Kastara.ID, Jakarta – Pemerintah Indonesia dikabarkan bakal kembali menambah utang luar negeri. Hal ini setelah Asian Development Bank (ADB) mengonfirmasi persetujuan pemberian pinjaman senilai 450 juta dolar AS atau setara dengan Rp 6,53 triliun. Tambahan utang kali ini akan digunakan untuk pengadaan vaksin virus corona atau Covid-19.
Presiden ADB Masatsugu Asakawa menyatakan, pinjaman tersebut akan membantu pembelian 65 juta dosis vaksin Covid-19. Nantinya pinjaman itu akan diberikan kepada PT Bio Farma sebagai instansi yang bertugas mendistribusikan vaksin Covid-19 di Indonesia.
Dalam keterangan resminya (31/3), Masatsugu mengatakan, pinjaman yang diterima Indonesia adalah bagian dari dana yang dikeluarkan Asia Pacific Vaccine Access Facility (APVAX). Dana dengan jumlah total mencapai 9 miliar dolar AS itu memang dikhususkan bagi anggota ADB untuk penanganan pandemi Covid-19.
Masatsugu mengakui pandemi Covid-19 telah berdampak sangat berat bagi rakyat Indonesia. Itulah sebabnya ADB menggulirkan program Responsive Covid-19 Vaccines for Recovery (Recover) guna membantu pemerintah melindungi keselamatan rakyat sekaligus memulihkan perekonomian.
Masatsugu menyebutkan ada tiga kriteria yang salah satunya harus dipenuhi negara yang akan menerima pinjaman. Salah satunya pengadaan vaksin harus melalui Covid-19 Vaccines Global Access Facility (Covax).
Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, total anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan Covid-19 hingga tahun ini sudah mencapai Rp 130,03 triliun. Saat memberikan keterangan melalui akun sosial medianya @smiindrawati (31.3), Sri Mulyani merinci total anggaran terbagi menjadi tiga jenis program.
Pertama, anggaran pengadaan dan program vaksin Covid-19 sebesar Rp 58,18 triliun. Kedua, anggaran testing dan tracing sebesar Rp 9,91 triliun. Ketiga, anggaran perawatan dan insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 61,94 triliun. Sri Mulyani menekankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bekerja sangat keras melindungi rakyat dan perekonomian menghadapi Covid-19. (ant)