Kastara.ID, Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi usul Keuskupan Timika dan LBH Papua yang menyerukan gencatan senjata antara TNI-Polri dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Intan Jaya.
“Seperti masyarakat tahu, Polri dan TNI sudah sangat berhati-hati melindungi warga sipil. Tapi anda tahu OPM itu selalu menyerang dari belakang dan menjadikan warga sipil sebagai tameng dan korban,” kata Mahfud, Senin (1/11).
Hingga kini, diketahui ada dua balita tertembak dan 1.955 warga mengungsi ke gereja sebagai dampak aksi kontak tembak kedua pihak.
Memantau kondisi tersebut, Mahfud mengaku terus berkoordinasi melalui kantor Wakil Presiden. Selain itu, pihaknya juga melakukan penanganan rutin sesuai standar prosedur. “Senin ini kita akan rapat di bawah pimpinan Wakil Presiden. Baik berdasar Perpres No. 19/20 maupun UU No 2 Tahun 2021 terkait Dewan Papua, pimpinan pembangunan di Papua adalah Wakil Presiden,” papar Mahfud.
Mahfud meyakini, OPM tengah mengambil momentum untuk menarik perhatian luar negeri. Sebab diketahui, saat ini Presiden Joko Widodo sedang di luar negeri dan bertemu dengan tokoh G20.
“OPM memanfaatkan momentum itu. Padahal di lembaga internasional resmi masalah separatisme Papua tidak pernah diagendakan,” jelas Mahfud.
Mahfud pun menyatakan, dunia internasional melihat Papua seperti daerah lain yang memiliki masalah umum, seperti kesejahteraan dan lingkungan, bukan soal disintegrasi. “Dunia internasional melihat Papua seperti daerah lain misalnya penyelamatan lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat, bukan soal disintegrasi,” kata Mahfud. (ant)