Kastara.ID, Jakarta – Sepanjang 2021 Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta, khususnya Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, telah berhasil menyelesaikan 27 kasus sengketa informasi.
Arya Sandhiyudha, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KIP DKI Jakarta mengungkapkan, sengketa yang diajukan para pemohon itu beragam masalahnya mulai dari kasus pertanahan, dana BOP, addendum perjanjian kerjasama, realisasi anggaran Badan Publik hingga informasi hasil verifikasi Bakal Calon RW.
Dari 27 sengketa itu, lanjut Arya, sebanyak 11 sengketa atau sekitar 40,7% berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, sesuai Pasal 39 UU KIP.
Sementara 16 sengketa atau 50,3% dari jumlah sengketa informasi tersebut, selesai melalui seluruh tahapan persidangan dan menghasilkan Putusan Ajudikasi Nonlitigasi.
“Tahun ini, kami telah meraih pencapaian yang luar biasa. Karena menyelesaikan seluruh sengketa yang berjumlah 27 register,” katanya (1/1).
Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menambahkan, sengketa informasi dari tahun ke tahun menjadi sorotan publik sebagai tolak ukur transparansi Badan Publik.
“Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Komisi Informasi memiliki tanggung jawab dalam menjalankan amanah UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008” ujar Harry.
Dia menegaskan, salah satu fungsi Komisi Informasi adalah menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan Ajudikasi non litigasi.
“Menyelesaikan sengketa Informasi menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi sebagaimana amanat UU KIP,” tandasnya. (hop)