Kastara.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD secara tegas membantah bahwa dirinya sempat berbicara dan merestui Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk mengambil alih tampuk pimpinan Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB).
“Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui,” kata Mahfud dalam kicauannya di twitter, Selasa (2/2).
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduga ada manuver politik dilakukan pejabat lingkaran kekuasaan Jokowi untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional. AHY mengaku telah mendapatkan informasi dari banyak pihak tentang gerakan itu.
Bahkan, AHY mengklaim rencana manuver politik ini sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting pemerintahan Jokowi.
Politikus Partai Demokrat, Andi Arief menuding salah satu pejabat pemerintahan yang menjadi pelakunya adalah Moeldoko. Sementara politikus Partai Demorat Herzaky Mahendra Putra mengatakan motif Moeldoko ambil alih Partai Demokrat untuk maju di Pilpres 2024 mendatang.
“Kalau ada istilah kudeta itu, ya kudeta itu dari dalam termasuk dari rumah,” kata Moeldoko.
Dugaan Mahfud merestui rencana pengambilalihan Partai Demokrat dilontarkan oleh politikus Demokrat Rachland Nashidik melalui akun twitter @RachlanNashidik. Dalam kicauannya, Rachland merespons pernyataan Moeldoko yang siap bertanggung jawab atas kabar dugaan penggulingan AHY dari kursi Ketua Umum Demokrat.
“KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggung jawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menhukham dan Menko Polhukam, bahkan “Pak Lurah” merestui. Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu “Pak Lurah?” tulis Rachland. (ant)