Headline

Target Realisasi Perolehan PBB-P2 DKI Jakarta Tahun 2020 Terlampaui

Kastara.ID, Jakarta – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mencatat realisasi pajak yang dihasilkan dari Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2020 mencapai Rp 6,9 triliun.

Kepala Bapenda DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari mengatakan PBB-P2 merupakan salah satu dari 13 jenis pajak yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 sendiri telah berlangsung pada Rabu (30/9) lalu.

“Realisasi PBB-P2 di tahun 2020 mencapai Rp 6,9 triliun dari target Rp 6,5 triliun. Capaian realisasi pajak ini berasal dari kontribusi 556.845 wajib pajak pribadi dan 143.611 wajib pajak badan,” kata Tsani (1/10).

Ia melanjutkan, pihaknya juga mengeluarkan kebijakan Relaksasi Pajak yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 2251 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 Tahun Pajak 2020.

Kebijakan ini salah satu bentuk empati Pemerintah Provinsi (Pemrprov) DKI Jakarta kepada wajib pajak yang tengah mengalami kesulitan cashflow akibat terhentinya berbagai aktivitas bisnis selama masa pandemi.

“Jadi kebijakan ini memudahkan dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi pembayara PBB-P2 hinggga 31 Oktober mendatang tanpa dikenakan sanksi administrasi,” ucapnya.

Namun demikian, wajib pajak dapat melunasi secara bertahap kewajiban pembayaran PBB-P2 yakni melalui tiga tahapan, pada tahapan sepertiga PBB-P2 terutang paling lambat 31 Oktober 2020.

Pada tahap kedua, sepertiga PBB-P2 terutang dapat dilakukan sebelum 30 November 2020. Kemudian pada tahap ketiga, sepertiga PBB-P2 sisanya dapat dibayarkan sebelum 15 Desember 2020. Wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi denda administrasi pada pembayaran PBB-P2 secara bertahap ini.

“Kebijakan ini hanya berlaku untuk ketetapan PBB tahun pajak 2020 saja sebagai bagian dari edukasi kepatuhan para wajib pajak agar tetap menunaikan pembayaran pajak sebagai bentuk kewajiban warga negara sesuai ketentuan yang berlaku,” tandas Tsani. (hop)

Leave a Comment

Recent Posts

Nuroji : Gerindra Sudah Mengantongi Dua Nama Supian Suri dan Yeti Wulandari Untuk Walikota dan Wakilnya

Kastara.Id,Depok- Nuroji anggota DPR RI Fraksi Gerindra  terpilih kembali di Pileg 2024 menghadiri undangan acara…

Pemerintah Kota Depok Harus Ada BPR Untuk Peningkatan Ekonomi Daerah

Kastara.Id,Depok - Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat akan membentuk Bank Perkreditan Rakyat atau BPR sebagai…

Paripurna DPRD Depok Dalam Rangka Memperingati HUT Depok ke-25

Kastara.Id,Depok- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka memperingati HUT…

Jokowi dan Gibran Pas Berlabuh di PSI atau Golkar

Kastara.ID, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) dengan tegas menyatakan, Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming…

Alhamdulilah SK sudah diberikan Imam Budi Hartono

Kastara.Id,Depok - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu  resmi memberikan Surat Keputusan (SK) rekomendasi…

Bukti Keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Dalam Menunjukkan Prestasi

Kastara.Id,Depok - Prestasi membanggakan kembali diraih Kota Depok. Di awal tahun 2024 ini, Kota Depok…