Kastara.ID, Jakarta – Golkar terbuka untuk berkoalisi asalkan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto yang menjadi calon presiden (capres).
“Logika politik Golkar itu masuk akal bila didasarkan perolehan suara Pileg 2019. Golkar memang memperoleh suara terbanyak ketiga atau kedua dalam perolehan kursi di DPR RI,” buka M Jamiluddin Ritonga kepada Kastara.ID, Kamis (2/12).
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta ini melihat Golkar merasa superior untuk memaksakan Airlangga menjadi capres. Partai politik lainnya, selain PDIP dan Gerindra, seolah harus menerima kadernya sebagai cawapres.
“Logika politik itu tampaknya akan dapat diterima partai lain bila elektabilitas Airlangga tinggi. Setidaknya elektabilitas Airlangga selalu masuk lima besar dalam hasil survei dari lembaga survei yang kredibel,” ungkap pengamat yang kerap disapa Jamil ini.
Nyatanya, hasil survei dari beberapa lembaga survei yang kredibel, elektabilitas Airlangga hingga saat ini sangat rendah. Kalau pun ada lembaga survei yang merilis elektabilitas Airlangga di atas 20 persen, sangat layak diragukan hasilnya.
Jadi, Jamil melihat bahwa upaya Golkar memaksakan Airlangga menjadi capres dengan elektabilitas rendah tampaknya akan mendapat penolakan dari partai lain. Partai lain tentu akan sulit berkoalisi dengan Golkar yang capresnya peluang menang sangat kecil.
Golkar pun disebutnya harus realistis bila ingin berkoalisi dengan partai lain. Pemaksaan Airlangga harus capres hanya realistis bila elektabilitasnya tinggi. “Namun bila elektabilitasnya masih seperti saat ini, tentulah partai lain akan tertawa bila Golkar tetap memaksakan Airlangga menjadi capres sebagai syarat koalisi,” tandas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini. (dwi)