Kastara.ID, Jakarta – Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) melayangkan keberatan atas pernyataan Menko Polhukam Wiranto terkait pengungsi korban gempa Ambon.
KKBMM meminta Pemerintah untuk menghapus Maluku dari peta Indonesia karena mereka merasa sudah tidak dianggap.
Ketua Umum KKBMM Djamaludin Koedoeboen menyatakan, jika memang pejabat negara tidak menganggap Maluku sebagai bagian dari NKRI, maka adalah lebih baik apabila pulau-pulau Maluku dihapuskan dari leta Indonesia.
Hal ini disampaikan sebab pernyataan Wiranto sebelumnya mengatakan pengungsi Ambon akibat bencana sebagai beban negara. Sehingga menurut Djamaludin, lebih baik dihapuskan saja sehingga negara tak perlu mengeluarkan anggaran sebagai cermin beban negara terhadap orang-orang Maluku.
Djamaludin juga mengkritik, komentar Wiranto mencerminkan absennya pemerintah selama ini dalam urusan-urusan warga Maluku.
Lebih lanjut tokoh masyarakat Maluku ini mengatakan bahwa Wiranto telah melukai perasaan warga Maluku yang sedang terkena musibah, padahal musibah gempa di Ambon menjadi momen warga antarsuku dan agama yang pernah terpecah kini saling membantu dan menguatkan.
Djamaludin berkata sudah dua kali mampir ke Kantor Menko Polhukam di Jakarta pada Selasa (1/10) dan Rabu (2/10), namun mereka tak bisa menemui Wiranto karena sedang pergi ke Singapura.
Djamaludin berencana kembali menyambangi Wiranto pada Senin (6/10) pekan depan untuk meminta klarifikasi langsung dan meminta Wiranto untuk meminta maaf.
Meski Wiranto juga sudah sempat meralat pernyataannya dan menyatakan tak pernah bermaksud melukai hati masyarakat Maluku. (yan/rya)