Kastara.ID, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar rapat kerja daerah (Rakerda) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 di Ruang Rapat Bahari, Lantai 14 Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Rabu (4/12).
Rakerda yang diikuti lintas sektor dan stakeholder ini bertujuan menggali usulan rencana kerja penanggulangan kemiskinan di Jakarta Utara.
Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman Suharti mengatakan, secara umum angka kemiskinan di Jakarta Utara relatif lebih tinggi dari statistik rata-rata kemiskinan di DKI Jakarta yang berkisar tiga persen. Karena itu, penanggulangan di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu masih mendapat perhatian khusus.
“Jakarta Utara masih berkisar di lima persen. Makanya kami berharap mendapat masukan dari rapat ini,” ujar Suharti, Rabu (4/12).
Dijelaskan Suharti, kerja pengendalian kemiskinan tidak bisa diemban oleh satu unit saja. Pengendalian kemiskinan tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja melainkan tanggung jawab bersama seluruh pihak.
“Target kita pada 2022 nanti angka rata-rata kemiskinan 2,78 persen. Makanya perlu penanganan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Sekretaris Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan DKI Jakarta Kelik Miyarto mengatakan, rapat kerja penanggulangan kemiskinan merupakan upaya pengentasan kemiskinan menuju tahun 2022. Kegiatan diikuti 179 perwakilan dari berbagai SKPD/UKPD dan stakeholder terkait.
“Kegiatan dilaksanakan dua hari, 4 dan 12 Desember mendatang. Setiap kegiatan dibagi menjadi dua sesi,” tandasnya. (hop)