Kastara.ID, Jakarta – Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan, pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo atau Menteri Sekretaris Negara Pratikno seharusnya menjawab surat yang dikirimkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait dugaan rencana pengambilalihan pucuk pimpinan Demokrat.
“Ini harusnya dijawab, agar diberikan keyakinan supaya tak menimbulkan spekulasi,” kata Herman seperti dilansir CNNIndonesia.com (4/2).
Herman mengaku tidak dapat menerima penjelasan singkat Pratikno terkait surat itu.
Sebelumnya, Pratikno saat merespons surat tersebut mengatakan bahwa apa yang terjadi di tubuh Demokrat adalah persoalan internal partai.
Bahkan, Herman mengatakan tak seharusnya surat tersebut justru dikembalikan menjadi urusan internal Demokrat oleh Mensesneg.
“Pak Pratikno tak memberikan penjelasan sesuai yang dikirimkan surat tersebut. Bahwa kami menunjukkan ada pejabat negara di lingkaran Istana ini sebetulnya dijawab. Bukan kemudian dikembalikan bahwa ini urusan internal partai,” kata Herman.
Ia berharap pihak Istana memberikan penjelasan yang komprehensif terkait surat tersebut. Ia tak ingin pernyataan yang ke luar dari pihak Istana justru pernyataan yang menimbulkan spekulasi.
Demokrat sebelumnya melayangkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo, terkait isu rencana pengambilalihan paksa yang diduga melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
“Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART,” kata dia. (ant)