Menlu RI ke Bangladesh Bahas Konflik di Rakhine State

Kastara.id, Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi Selasa (5/9) ini bertolak menuju Dhaka, Bangladesh, untuk membahas penyelesaian konflik di Rakhine State.

Hal itu dilakukan Menlu RI setelah bertemu Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal U Min Aung Hlaing dan menyampaikan proposal penyelesaian konflik di Rakhine State kepada State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi, di Nay Pyi Taw, Myanmar, Senin (4/9) kemarin,

Akun twitter resmi Kemlu RI @Portal_Kemlu_RI beberapa saat lalu mengunggah video saat Menlu Retno Marsudi didampingi Dubes RI di Myanmar Ito Sumardi meninggalkan ruang VIP Bandara Internasional Yangon menuju ke pesawat yang akan membawanya ke Dhaka.

Menurut akun twitter resmi Kemlu RI itu, selama di Dhaka, Menlu Retno Marsudi yang mendapatkan tugas khusus dari Presiden Joko Widodo itu dijadwalkan akan bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina dan Menlu Abul Hassan Mahmood Ali.

Diperkirakan, pembicaraan antara Menlu Retno Marsudi dengan Menlu dan PM Bangladesh akan menyinggung nasib warga Rohingya yang menjadi korban kekerasan di Rakhine State, Myanmar.

Sebelumnya Menlu Retno Marsudi telah menerima telepon dari Menlu Iran Mohammad Javad Zarif yang juga membahas mengenai situasi di wilayah konflik Rakhine State, Myanmar. Dalam kesempatan itu, Menlu Iran menyampaikan keprihatinannya atas perkembangan situasi di Rakhine State.

Sementara pada Senin (4/9) malam, Menlu Retno Marsudi telah bertemu dengan Duta Besar negara-negara ASEAN dan beberapa negara sahabat lainnya, di Yangon, guna membahas memanasnya situasi di Rakhine State.

Saat bertemu dengan State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi di Kantor Kepresidenan Myanmar, Nay Pyi Taw, Myanmar, Senin (4/9) kemarin, Menlu Retno Marsudi menyampaikan usulan Indonesia yang disebut Formula 4+1 untuk Rakhine State.

Empat elemen ini terdiri dari: (i) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (ii) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (iii) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan (iv) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

“Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk,” ujar Menlu RI.

Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan. (npm)