Kastara.ID, Jakarta – Terbetik rumor Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan melakukan reshuffle kabinet.
“Reshuffle sebaiknya dilakukan terhadap menteri yang dinilai berkinerja rendah dan yang ingin nyapres,” ungkap Pengamat Komunikasi Politik M Jamiluddin Ritonga kepada Kastara.ID, Selasa (5/9).
Menurut Jamil, terkait menteri yang berkinerja rendah, tentu presiden yang paling tahu. Sebab, presiden konon melakukan evaluasi secara rutin. Berdasarkan hasil evaluasi, presiden dapat me-reshuffle menterinya secara objektif.
“Selain itu, Jokowi juga selayaknya me-reshuffle menteri yang terindikasi ingin nyapres. Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno, termasuk menteri yang ingin nyapres,” jelasnya.
Ditambahkannya, saat ini empat menteri itu sibuk urusan nyapres. Banyak waktu yang seharusnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi seorang menteri, akhirnya digunakan untuk aktivitas nyapres.
“Khusus Erick Thohir, waktunya sebagai menteri semakin terbagi untuk mengurus sepakbola. Hal itu membuat fokusnya jadi terbagi, yang akhirnya berdampak pada kinerjanya sebagai Menteri BUMN,” tamdas pengamat dari Universitas Esa Unggul Jakarta ini.
Menurut Jamil, para menteri yang ingin nyapres juga akan sulit membedakan anggaran yang digunakan saat sebagai menteri dan saat aktivitas ingin nyapres. Hal ini tentunya berpotensi merugikan keuangan negara.
“Jadi, menteri-menteri yang ingin nyapres tampaknya sudah tidak fokus melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai menteri. Hal itu akan menurunkan kinerja menteri yang bersangkutan,” tandas Jamil yang juga amntan Dekan Fikom IISIP Jakarta.
Karena itu, selayaknya Jokowi me-reshuffle menteri yang ingin nyapres. Selain tentunya pada menteri yang berkinerja rendah.
Jamil menambahkan, reshuffle itu diperlukan agar kinerja kabinet Jokowi tetap terjaga. “Setidaknya Jokowi harus merealisasikan semua janjinya. Hal itu hanya mungkin diwujudkan bila menterinya fokus melakasanakan fungsi dan tugasnya masing-masing,” tutup Jamil. (dwi)