Kastara.ID, Jakarta – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan bahwa pemerintah harus membawa masalah kapal-kapal dan klaim China atas perairan Natuna ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Hal tersebut dikarenakan Indonesia kini adalah anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.
Lebih lanjut menurut Syaifullah, langkah diplomasi lewat PBB ini perlu ditempuh, mengingat China merupakan anggota Tetap Dewan Keamanan PBB bersama empat negara lainnya, yaitu Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.
Politikus PPP itu menilai manuver China di wilayah perairan Indonesia merupakan upaya Negeri Tirai Bambu itu untuk menunjukkan kekuatan militernya ke dunia internasional usai kapal perang AS bermanuver di sekitar Kepulauan Spratly, pulau buatan China, dekat Filipina.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah tidak akan berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan RI, terkait polemik perairan Natuna. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.
Indonesia juga telah melayangkan nota protes kepada China terkait kapal penjaga pantai dan kapal penangkap ikan mereka memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kementerian Luar Negeri menyatakan telah memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk menyampaikan protes tersebut.
Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah mengakui Sembilan Garis (klaim atas sembilan titik imajiner) China di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Retno mengatakan, batas wilayah itu merupakan klaim sepihak tanpa dasar hukum. (ant)