Rocky Gerung

Kastara.ID, Jakarta – Polemik pembatalan keberangkatan calon jemaah haji Indonesia tahun ini menarik perhatian pengamat politik Rocky Gerung. Menurutnya, kegagalan jemaah haji berangkat menunjukkan saat ini hubungan atau relasi antara Indonesia dan Arab Saudi sedang memburuk.

Saat memberikan pernyataan melalui video berjudul “Haji Dibatalkan, Kemana Dana Haji Dialihkan?” yang ditayangkan di kanal YouTube Rocky Gerung Official (5/6), Rocky menyebut beberapa hal yang menjadi penyebab memburuknya hubungan Indonesia-Arab Saudi.

Ia mengatakan salah satu penyebabnya adalah para ‘cebong’ yang suka melempar sebutan kadal gurun atau kadrun, terutama kepada pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Rocky menuturkan, pemerintah Arab Saudi turut memperhatikan perkembangan di Indonesia, termasuk penggunaan istilah ‘kadrun’ yang sedang marak.

Negara pimpinan Raja Salman itu diyakininya paham makna istilah kadrun yang tidak enak bahkan cenderung menghina. Bisa jadi muncul pertanyaan mengapa harus menggunakan istilah ‘kadal gurun’ yang terfokus pada Arab Saudi.

Rocky meminta masyarakat tidak hanya terfokus pada persoalan dana haji. Namun lihat pula relasi kebudayaan antara kedua negara yang menurutnya sedang memburuk.

Selain soal ‘kadrun’, kejadian yang menimpa mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) juga sangat mungkin menyebabkan relasi Indonesia dan Arab Saudi memburuk. Rocky menilai Arab Saudi sebenarnya menginginkan HRS pulang ke Indonesia dan menjadi warga negara biasa lagi.

Namun yang terjadi HRS justru dijadikan tersangka sejumlah kasus. Saat ini bahkan ulama yang sempat menyingkir ke Arab Saudi pada 2017-2020 itu harus mendekam di penjara dan tengah menjalani persidangan. Rocky yakin pemerintah Arab Saudi juga memantau perkembangan persidangan HRS.

Rocky meyakininya terutama tindakan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta yang mengirimkan surat klarifikasi kepada Ketua DPR Puan Maharani. Mantan dosen Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia (UI) ini menyebut surat itu adalah bentuk teguran diplomatik keras yang langsung ditujukan kepada Ketua DPR. Menurutnya, surat itu bukan hanya klarifikasi, melainkan bentuk kejengkelan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. (ant)