Kastara.ID, Jakarta – Mantan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menuding pemerintah masih menganut paham Islamophobia atau ketakutan berlebihan terhadap Islam. Akibatnya pemerintah masih ‘alergi’ terhadap sesuatu yang berbau Islam.
Paham Islamophobia itulah yang menurut Ismail menyebabkan hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak kunjung menyetujui perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diajukan Front Pembela Islam (FPI). Ismail menyebut pemerintah beranggapan semua yang terkait dengan Islam kaffah, apalagi khilafah harus dilenyapkan.
Ismail menyatakan apa yang saat ini menimpa FPI tidak berbeda dengan yang dialami HTI beberapa saat lalu. Pemerintah hanya mencari-cari alasan untuk menyingkirkan FPI. Menurutnya, berlarut-larutnya perpanjangan SKT FPI bukan hanya masalah administrasi. Terlebih pemerintah menemukan kata “khilafah” dalam AD/ART FPI.
Sementara itu juru bicara FPI Slamet Ma’arif menantang pemerintah berdebat tentang ideologi. Tantangan debat terbuka di televisi ini sebagai jawaban atas sikap Kemendagri yang tak kunjung memperpanjang SKT FPI. Pemerintah menuduh FPI tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.
Slamet mengaku heran dengan tuduhan pemerintah bahwa FPI tak sejalan dengan Pancasila. Pasalnya organisasi massa (ormas) bentukan Habib Rizieq Shihab itu sudah berusia 21 tahun. Selama ini tidak pernah ada yang mempermasalahkan ideologi FPI.
Slamet berharap Kemendagri tidak mempersulit perpanjangan SKT FPI. Pemerintah seharusnya beritikad baik dan mengayomi seluruh anak bangsa yang tergabung dalam berbagai ormas. (rya)