Kastara.ID, Tasikmalaya – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menggandeng anggota Komisi IV DPR RI memberikan sejumlah bantuan untuk nelayan dan pembudidaya ikan di Tasikmalaya. Bantuan ini diserahkan dalam rangka bakti nelayan terdampak covid-19 dan merupakan salah satu langkah KKP dalam menanggulangi pandemi.
Bantuan yang diserahkan dalam kesempatan ini yaitu 1.000 paket sembako dan alat perlindungan diri (APD) untuk nelayan, klaim bantuan premi asuransi nelayan, klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BLU LPMUKP dan perbankan. Selain itu secara simbolis diserahkan pula bantuan pengembangan perikanan budidaya berupa ekskavator, paket budidaya sistem bioflok, bantuan pakan ikan mandiri dan bantuan calon induk ikan.
Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Pamuji Lestari dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada anggota Komisi IV DPR RI. Sebagai mitra kerja strategis KKP, kehadiran Komisi IV DPR RI ini merupakan wujud nyata kehadiran wakil rakyat di tengah-tengah masyarakat untuk memperjuangkan kejayaan sektor kelautan dan perikanan di tanah air.
“Kami juga sampaikan terima kasih kehadiran Bupati Tasikmalaya Bapak Ade Sugianto yang diwakili Pak Kadis beserta Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya hingga Kecamatan Cikalong. Kegiatan ini sangat positif untuk membantu masyarakat perikanan di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya, Selasa (4/8).
Pamuji juga menyampaikan apresiasinya kepada para nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha serta masyarakat kelautan dan perikanan pada umumnya di Kabupaten Tasikmalaya.
“Tanpa kerja keras dan jasa Bapak/Ibu sekalian, kita semua tidak mungkin dapat menikmati hidangan ikan sebagai sumber protein hewani yang menyehatkan dan mencerdaskan. Selain itu Bapak/Ibu secara nyata juga turut menggerakan perekonomian di tanah air,” ungkapnya.
Ditambahkan oleh Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga M. Zaini, bantuan tersebut harus dimanfaatkan dengan optimal. Penyerahan bantuan ini dilakukan juga dalam rangka implementasi arahan Presiden RI ke Menteri Kelautan dan Perikanan.
“Silakan dioptimalkan dan jangan sampai mangkrak. Kegiatan seperti ini akan terus KKP intensifkan untuk memperbaiki dan meningkatkan komunikasi dengan nelayan. Tujuannya untuk terus mengembangkan perikanan budidaya dan perikanan tangkap menjadi unggulan,” imbuh Zaini.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto saat sesi dialog interaktif menerangkan akan menampung aspirasi dari seluruh masyarakat. Termasuk pula yang disalurkan melalui Komisi IV DPR RI.
“Sinergitas antara KKP dan DPR RI ini merupakan upaya untuk mewujudkan kelautan dan perikanan yang maju dan berkelanjutan. Tujuannya tidak lain untuk menyejahterakan masyarakat,” jelas Slamet.
Di kesempatan yang sama Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya, Heri Sogiri menyampaikan ungkapan terima kasihnya atas bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat perikanan. Bantuan ini diharapkannya dapat terus mendorong usaha nelayan dan pembudidaya ikan.
“Pendanaan menjadi salah satu hal yang kerap kali dikeluhkan oleh masyarakat. Terima kasih KKP telah menggandeng perbankan dan melalui salah satu badan layanan usahanya dapat memfasilitasi permodalan ini dengan persyaratan yang mudah dan bunga yang ringan,” tuturnya.
Sementara anggota Komisi IV DPR RI Haerudin mengingatkan agar para nelayan dan pembudidaya ikan terus memperhatikan protokol kesehatan dalam bekerja. Dia juga meminta agar para nelayan tetap optimis menghadapi masa pandemi ini.
“Mohon selalu menerapkan aturan kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak aman dan melaksanakan kebiasaan mencuci tangan. Jangan lupa juga untuk meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan untuk kebaikan kita bersama. Baik di rumah, di atas kapal perikanan, di pelabuhan perikanan dan tempat lainnya,” imbaunya.
Haerudin juga menekankan agar potensi perikanan di Jawa Barat bagian Selatan terus dioptimalkan termasuk di dalamnya infrastruktur pelabuhan perikanan serta dukungan perumahan nelayan. “Agar hal ini dapat berjalan perlu sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” tutupnya. (wepe)