Kastara.ID, Jakarta – Direktur Metrologi Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan Rusmin Amin mengapresiasi upaya Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi Kawasan Industri Terpadu ke-119 ikut mendongkrak perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19.
“Diperkuatnya KIT Batang dengan meningkatkan peran unit metrologi legal sebagai upaya mendorong kepercayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah sekaligus perekonomian nasional,” ujarnya, didampingi Rifan Ardianto, Korbid Analisa Kemetrologian, Kamis (7/1).
Menyusul talk show virtual bertajuk: Metrologi Legal Menyongsong Terwujudnya Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang bersama Bupati Wihaji. Untuk itu, Direktur Rusmin menyatakan kesiapannya berkolaborasi dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) melalui elemen metrologi legal, metrologi ilmiah untuk mendukung KIT Batang.
Wihaji mengakui kepercayaan publik (trust) merupakan kunci sukses pengembangan KIT Batang sehingga membutuhkan metrologi legal yang mampu memastikan akurasi ukuran, takaran dan timbangan, sesuai nilai sebenarnya.
“Prioritas kami adalah membangun trust bahwa ukuran, takaran, timbangan, di Kabupaten Batang sudah sesuai dengan nilai sebenarnya. Kami terus menjaga dan memonitor sektor-sektor berkaitan itu semata perlindungan masyarakat agar merasa nyaman bertransaksi,” ujar Bupati Wihaji mempersiapkan daerahnya menjadikan KIT Batang yang unggul melalui pelayanan kemetrologian sehingga ketertiban ukuran, takaran, dan timbangan, dapat terwujud dengan pencapaian akurasi hasil pengukuran maksimal.
Sementara Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggrijono mengakui kinerja metrologi legal membutuhkan sinergi dengan instansi terkait sejak pemerintahan pusat, daerah, hingga stakeholder di masyarakat.
“Budaya tertib ukur, sebagaimana amanat UU nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, tidak hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat atau konsumen tetapi juga menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan para pelaku usaha yang bertanggung jawab,” ujar Dirjen Veri Anggrijono. (*)