Kastara.ID, Jakarta – Partai baru bentukan Amien Rais, Partai Ummat turut berkomentar soal kegagalan jemaah haji Indonesia berangkat ke tanah suci. Wakil Ketua Umum Partai Ummat, MS Kaban, mengaku pihaknya sangat kecewa dengan keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan calon jemaah haji Indonesia tahun ini.
Saat memberikan keterangan (6/6), Kaban menilai keputusan tersebut membuktikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak peka terhadap umat Islam. Pasalnya ibadah haji adalah salah satu rukun Islam dan hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Kaban juga menilai, pembatalan ibadah haji 2021 merupakan keputusan paling buruk dalam sejarah Kementerian Agama (Kemenag) RI.
Kaban menyatakan, keputusan pembatalan sangat tidak masuk akal. Bahkan mantan Menteri Kehutanan ini menyebut keberadaan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tidak ada manfaatnya bagi umat Islam.
Kaban juga menyoroti hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi yang sebelumnya terjalin baik dan harmonis. Terlebih secara kultural Indonesia dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia seharusnya sangat dekat dengan Arab Saudi. Bahkan dalam sejarahnya, NKRI selalu berhubungan harmonis dengan negara Timur Tengah itu.
Namun hubungan mesra itu menurut Kaban kini mulai memburuk. Menurutnya hal itu terjadi sejak pemerintahan Presiden Jokowi lebih suka menjalin hubungan mesra dengan China. Kaban menilai sikap tersebut tak lepas dari posisi Jokowi sebagai ‘petugas partai.’ PDIP yang terlihat mesra dengan Partai Komunis China (PKC).
Kaban menyebut masih ada waktu bagi Jokowi untuk memperbaiki dan meninjau ulang keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji 2021. Jokowi dan Yaqut seharusnya memahami calon jemaah haji telah menabung atau mengumpulkan uang sejak lama, sejak puluhan tahun. Itulah sebabnya keputusan membatalkan sangat melukai hati para calon jemaah haji 2021.
Jika tidak punya kemampuan memberangkatkan rakyatnya sendiri, Kaban mempertanyakan, buat apa Jokowi dan Yaqut jadi penguasa. Menurutnya, daripada hanya menambah dosa, sebaiknya penguasa segera istikharah untuk mengundurkan diri. (ant)