Pemerintah Jamin Setiap Anak Dapat Akses PAUD

Kastara.id, Depok – Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Harris Iskandar mengatakan, peningkatan kualitas dan kuantitas PAUD telah masuk dalam Program Prioritas Pendidikan Nasional. Indonesia menjamin setiap anak perempuan dan laki-laki mendapat akses pengasuhan PAUD.

“Target Agenda Pendidikan 2030 untuk PAUD adalah memastikan seluruh anak laki-laki dan perempuan memperoleh akses terhadap perkembangan, perawatan dan pendidikan pra-SD (PAUD) yang bermutu untuk menjamin kesiapan memasuki pendidikan dasar,” tutur Harris Iskandar pada jumpa pers di Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018 di Pusdiklat Sawangan, Depok, Jawa Barat (7/2).

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kata Harris, merupakan salah satu program prioritas pembangunan pendidikan nasional, yang diarahkan demi mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan tersebut bertumpu di atas prinsip ketersediaan lembaga PAUD sesuai dengan kemampuan masyarakat, kualitas layanan PAUD dalam mendidik dan mengasuh anak usia 0-6 tahun, kesetaraan layanan PAUD untuk setiap kelompok masyarakat dalam memperoleh layanan PAUD.

Harris mengatakan, target penyediaan pendidikan yang berkualitas menjadi point keempat dari tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Target ini biasa disebut Agenda Pendidikan 2030, salah satunya menargetkan seluruh anak-anak mendapatkan akses PAUD atau pendidikan pra-SD, melalui program wajib PAUD satu tahun pra SD.

“Saat ini APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD telah menunjukkan presentase yang cukup baik yaitu 72,35 persen, walaupun masih ada yang di bawah rata-rata APK Nasional,” kata Harris.

Menurut Harris, saat ini terdapat sekitar 190 ribu PAUD dan 600 ribu guru yang mengajar 6 juta anak usia dini. “Walau demikian masih banyak anak-anak yang belum dilayani, oleh karena itu sesuai dengan Nawacita membangun dari pinggiran, pemerintah Indonesia membantu masyarakat desa di daerah terdepan, perbatasan dan pedalaman untuk menginisiasi terbentuknya PAUD baru,” ujar Harris.

Dari data tersebut masih ada sekitar 6.284.920 aanak atau sekitar 34,84 persen anak yang belum memperoleh layanan PAUD. “Dari data desa masih ada sekitar 23.737 desa yang belum ada layanan PAUD,” pungkas Harris Iskandar. (rud)