Kastara.ID, Jakarta — Di tengah dampak pandemi Covid-19 terutama ekonomi yang masih sangat terasa saat ini, dalam beberapa bulan belakangan ini energi publik juga terkuras dengan berbagai isu. Salah satu yang utama adalah polemik yang dilemparkan beberapa anggota kabinet terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Isu ini bukan hanya meriuhkan ruang publik yang seharusnya fokus kepada pemulihan ekonomi, tetapi mempertajam polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, pernyataan Presiden Joko Widodo yang secara tegas melarang para menterinya berbicara perihal perpanjangan masa jabatan dinilai tepat untuk mengembalikan fokus bangsa ini memulihkan ekonomi akibat hantaman pandemi.
Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, walau saat ini situasi pandemi baik di Indonesia maupun secara global mulai terkendali tetapi di depan mata tantangan baru sudah menunggu. Pemulihan ekonomi akibat hantaman pandemi semakin berat akibat situasi global yang tidak menentu. Konflik Rusia-Ukraina sudah dan akan terus melahirkan berbagai potensi krisis yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya. Dunia saat ini dalam ancaman krisis pangan dan energi bahkan bisa mengarah kepada krisis perdamaian.
“Teguran dari Presiden kepada beberapa anggota kabinetnya, saya rasa tepat untuk menyadarkan kita semua bahwa saat ini situasi dunia sedang tidak baik-baik saja dan Indonesia pasti terimbas. Energi besar bangsa ini yang merupakan paduan dari energi Pemerintah dan energi seluruh rakyat harus diarahkan atau difokuskan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Isu perpanjangan masa jabatan ini menguras energi rakyat karena dilempar oleh para Menteri dan beberapa pimpinan parpol. Padahal Pemerintah membutuhkan energi rakyat agar ekonomi segera pulih. Semoga perintah Presiden ini mampu menghilangkan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan sehingga Pemerintah bisa fokus pulihkan ekonomi,” ujar Fahira Idris lewat keterangan tertulisnya (7/4).
Menurut Fahira, jika di-review dalam beberapa waktu belakangan ini memang rakyat dihadapkan berbagai isu yang membuat ruang publik menjadi gaduh. Secara bersamaan, isu perpanjangan masa jabatan presiden berkelindan dengan persoalan minyak goreng yang tak kunjung selesai, naiknya harga kebutuhan pokok dan kebijakan kenaikan BBM Pertamax. Situasi seperti ini sejatinya tidak baik untuk Pemerintah yang saat ini membutuhkan dukungan publik untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
“Berkali saya sampaikan bahwa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini kontraproduktif. Sebuah isu yang tidak perlu dimunculkan, diperdebatkan apalagi menjadi polemik. Sebagai pengendali utama pemerintahan, Presiden dan pembantunya harus mampu mengelola energi rakyat untuk bergerak bersama memulihkan ekonomi. Agar energi rakyat bisa optimal, ruang publik kita harus diisi oleh wacana-wacana pemulihan ekonomi,” pungkas Senator Jakarta ini. (dwi)