Kastara.ID, Jakarta – Wacana presiden tiga periode yang kerap didengungkan sejumlah pihak harus ditolak. Belakangan ini ada upaya untuk menjadikan Jokowi presiden tiga periode. Hal ini dilontarkan sebagian elit dan petualang politik yang ingin mendapat keuntungan pribadi dan kelompok.
Demikian diungkapkan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga kepada Kastara.ID, Selasa (8/6) siang.
Jamil bahkan mengingatkan bahwa Jokowi sendiri sudah berulang kali menyatakan akan tetap konsisten dan berkomitmen terhadap UUD 1945 yang mengatur masa jabatan presiden maksimal dua periode.
“Survei Parameter Politik Indonesia juga menunjukkan banyaknya penolakan dari responden terhadap wacana tersebut. Sebanyak 45,3 persen tidak setuju Jokowi menjabat tiga periode,” tandas Jamil yang mengajar Metode Penelitian Komunikasi ini.
Jamil pun mengingatkan bahwa keinginan presiden tiga periode juga mengingkari amanat reformasi. Penetapan dua periode yang dilakukan para reformis agar tidak terulang masa kegelapan kepemimpinan Orde Baru dan presiden seumur hidup di era Soekarno berkuasa.
“Bahkan DPD dan mayoritas partai politik dengan tegas menolak wacana presiden tiga periode. Ini artinya, untuk dapat mengamandemen UUD 1945 peluangnya sangat kecil,” jelas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Karena itu, tidak ada alasan yang cukup kuat bagi elit dan petualang politik untuk terua menerus menyuarakan presiden tiga periode.
“Jadi, semua yang merasa reformis harus mencegah jangan sampai ada amandemen kelima UUD 1945. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah penumpang gelap dan para oligark yang hanya berpikir pragmatis demi kepentingan sesaat,” pungkasnya. (dwi)