Kastara.id, Jakarta – Pemotongan dana daerah jangan sampai menghambat proses percepatan pembangunan di Kalimantan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad dalam rapat kerja Komite II DPD RI, Komite IV DPD RI, dan Anggota DPD se-Kalimantan bersama Gubernur se-Kalimantan yang tergabung dalam Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK).
Hadir di antaranya Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah Habib Said Ismail dan Wagub Kalimantan Selatan Rudi Resnawan. Rapat kerja yang membahas pembangunan wilayah Kalimantan ini berlangsung di ruang GBHN Senayan Jakarta, Kamis (8/9).
Farouk menngatakan, pada pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu, DPD RI telah mengingatkan pemerintah agar tidak mengurangi dan memotong dana ke daerah agar tidak berdampak dan mengganggu pembangunan di daerah-daerah. “Kami sudah upayakan mendesak agar tidak memotong dana transfer ke daerah, agar tidak menggangu proses percepatan pembangunan dan ekonomi di daerah, tetapi kita juga harus mengetahui kondisi ekonomi dan keuangan pemerintah saat ini,” kata Farouk Muhammad.
Lebih lanjut Farouk menambahkan, saat ini DPD memiliki peran untuk masuk ke proses pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) daerah. Tujuannya, untuk memastikan bahwa aspirasi yang didapat DPD RI dari daerah dapat dikombinasikan dengan pemerintah sebelum penentuan DAK. “Ini merupakan kemajuan bahwa DPD mendapat peran untuk ikut serta memberikan pertimbangan terhadap DAK, karena kami menyerap aspirasi daerah tanpa kepentingan politik dan murni kebutuhan daerah sebagai representasi daerah,” ujar Farouk.
Sementara itu Ketua FKRP2RK Habib Said Ismael memaparkan bahwa forum ini beranggotakan lima provinsi dan setiap provinsi bergiliran dua tahun sekali sebagai koordinator. Adapun program unggulan Kalimantan yang diprioritaskan saat ini adalah percepatan konektivitas seluruh wilayah Kalimantan. Kegiatan perekonomian regional Kalimantan dapat ditingkatkan dengan mempercepat akses hubungan antarwilayah.
Tak hanya itu, sektor lain seperti kedaulatan energi, pariwisata, kedaulatan pangan, kemaritiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup diharapkan dapat tercapai. “Tujuan dari adanya forum ini untuk kordinasi kerjasama regional Kalimantan dalam upaya meningkatkan daya saing regional dan percepatan pembangunan infrastruktur, pangan, pengelolaan sumber daya alam, energi serta pariwisata di Kalimantan,” kata Wagub Kalimantan Tengah ini.
Tambahnya, rapat kerja ini sangat penting dan sangat tepat membicarakan aspirasi ini dengan DPD karena merupakan representasi daerah dan murni tanpa kepentingan politis.”Keterwakilan daerah ada pada DPD sehingga perannya untuk kepentingan daerah sangat besar tanpa embel-embel politik, aspirasi yang dari DPD adalah murni untuk kemajuan daerah,” ujar Habib. (rya)