Tunjangan Transportasi Sesuai Kondisi Riil

Kastara.id, Jakarta – Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjianto menegaskan, pengadaan mobil dinas bagi anggota dewan, merujuk pada PP No 18 tahun 2017. Dalam PP itu disebutkan, untuk anggota dewan diberi fasilitas kendaraan berupa kendaraan pimpinan dewan. “Makanya dikasih mobil dinas, rumah dinas,” kata Sigit dalam keterangannya, Minggu (8/10).

Tapi fasilitas mobil itu, lanjut Sigit, bukan untuk dimiliki, namun statusnya dipinjamkan. “Tapi, karena pemerintah tak mungkin memberi seluruh anggota dewan fasilitas kendaraan, maka untuk anggota lain yang bukan pimpinan diberi tunjangan transportasi. Dianggap lebih efektif memberi uang transpor makanya anggota dikasih transpor,” ujarnya.

Sigit berpendapat, dalam polemik tunjangan transportasi untuk DPRD DKI Jakarta, sikap Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sudah betul. Karena tunjangan transportasi tentu harus disesuaikan dengan kondisi riil kendaraan yang dipakai.

“Kalau tidak ditarik disalahkan, nanti jadi temuan BPK. Loh orang dikasi mobil dikasi ini, temuan ini. Makanya minta ditarik. Djarot sudah betul, dia bilang kalau tidak diserahkan dulu enggak saya kasih duit. Bener logikanya dia menjalankan tugas sudah ada mobil, transport sudah ada, sudah betul itu kalau Djarot gubernurnya ngomong gitu,” tuturnya.

Sigit berharap, anggota dewan bisa bijak dan memutuskan segala sesuatu berdasarkan aturan. “Bagi siapa pun di republik ini untuk ngerjakan satu kerjaan, dibiayai dari dobel, enggak boleh itu. Sama dengan pajak, satu kegiatan enggak boleh dipajak dua kali,” tambahnya. (npm)