Tim verifikasi yang hadir antara lain Tenaga Ahli dan Fasilitator Nasional Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Yusuf Supiandi; Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, Siti Mardiah,dan Fungsional Analisis Kebijakan Madya Kementerian PPPA, Fikhi Akbar.

Kegiatan diawali dengan kunjungan Tim Verifikasi ke Kantor Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta dan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak untuk melihat sarana dan prasarana yang responsif gender di Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan paparan Ketua Pokja PUG Provinsi DKI Jakarta.

Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mewujudkan pengarusutamaan gender dengan strategi memasukkan isu gender dalam semua aspek pembangunan.

“Ini merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender seperti marginalisasi, stereotype, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda,” ujar Widyastuti, Rabu (8/11).

Sementara Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Pokja PUG Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania menyampaikan, berbagai program dan kegiatan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta telah memperhatikan berbagai segmen-segmen yang berbeda khususnya, perempuan, lansia, anak, serta disabilitas.

“Pemprov DKI Jakarta sangat berkomitmen dalam Pengarusutamaan Gender yang dilaksanakan secara kolaboratif dan Inovatif,” ucap Atika.

Plt Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Mochamad Miftahulloh Tamary menyampaikan, beberapa program unggulan yang telah dilaksanakan dalam Pengarusutamaan Gender di antaranya, program Jakarta Entreprenur yang 68,52 persen diikuti oleh perempuan, Diklat manajemen stres dan Diklat psikologi anak bagi ASN perempuan.

“Serta pendampingan ibu hamil dalam rangka mencegah terjadinya stunting,” kata Miftah.

Sebagai informasi, Anugerah Parahita Ekapraya merupakan sebuah penghargaan dan apresiasi kepada kementrian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam pengarusutamaan gender (PUG) di daerahnya.

Pada tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan serangkaian Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dengan turut melibatkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta bersama mitra untuk mengumpulkan bukti kegiatan-kegiatan Pengarusutamaan Gender yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021 dan 2022 mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengawasan hingga evaluasi. (hop)