Swedia Dorong Kerja Sama Perdagangan Dengan Indonesia

Kastara.id, Jakarta – Berbagai isu strategis bagi peningkatan kerja sama perdagangan baik secara bilateral antara Swedia dan Indonesia maupun dalam kerangka regionalisme Uni Eropa dan ASEAN menjadi agenda utama kunjungan kerja Panja Kerja Sama Ekonomi Regional ke Stockholm, Swedia.

Keunggulan teknologi dan inovasi telah menjadikan Swedia sebagai salah satu ekonomi terkuat di kawasan Uni Eropa. Hal ini menjadi menarik mengingat Swedia sebelumnya merupakan negara miskin di kawasan dan harus melakukan upaya ekstra untuk keluar dari krisis ekonomi.

Swedia merupakan negara yang sangat berorientasi pada ekspor, baik secara global maupun melalui intra-trade antar negara anggota Uni Eropa yang saat ini mencapai angka 60 persen. Keterbukaan ekonomi yang didukung oleh fasilitasi perdagangan melalui Free Trade Agreements dengan negara mitra merupakan kunci kesuksesan negara ini membangun perekonomiannya.

“Oleh karena itu Swedia sangat mendorong percepatan penyelesaian Indonesia – EU CEPA. Sebagai anggota Uni Eropa, kebijakan ekonomi Swedia sangat banyak bergantung pada kebijakan di level regional,” demikian disampaikan Ketua Delegasi BKSAP DPR RI, Rofi Munawar dalam keterangannya, Jumat (8/12).

Berkaca pada pengalaman FTA dengan Canada, perjanjian kerja sama tersebut saat ini dapat meningkatkan volume perdagangan kedua negara hingga 17 persen. Peningkatan tersebut telah terlihat bahkan saat FTA tengah dalam proses ratifikasi di Rijksdag (Parlemen Swedia). Indonesia–EU CEPA diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang kerja sama perdagangan dengan Indonesia.

Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Swedia yang menjadi salah satu mitra dialog Panja dalam kunjungan ini menyampaikan apresiasi yang mendalam karena Indonesia sebagai negara besar menunjukan keinginan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Swedia.

“Menyadari negaranya hanya memiliki sekitar 10 juta penduduk dan sumber daya alam yang terbatas, Swedia berfokus pada budaya inovasi teknologi untuk mengelola kekurangan yang dimiliki. Kebijakan terkait inovasi dipusatkan di Dewan Inovasi Nasional yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Stefan Lofven.

Tentunya inovasi juga didukung oleh kekuatan riset dan pengembangan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Riset yang dilakukan harus implementatif. Prioritas riset bersifat demand-driven, menyesuaikan dengan kebutuhan industri.

“Mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat, legislasi yang dihasilkan parlemen terkait hal tersebut tentunya harus memiliki fleksibilitas dan segera menyesuaikan dengan dinamika di lapangan,” pungkas Dave Fikarno Akbarshah, Wakil Ketua Panja Kerja Sama Ekonomi Regional BKSAP DPR RI.

Selain isu-isu di atas, kunjungan Panja kali ini juga membahas berbagai isu lain seperti teknologi ramah lingkungan bagi mendukung upaya adaptasi perubahan iklim, serta pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi kreatif yang strategis bagi hubungan bilateral RI-Swedia.

Terkait ekonomi hijau, sempat disinggung mengenai kelapa sawit dan implementasi HAM dalam bisnis di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, delegasi BKSAP menyampaikan komitmen Indonesia bagi implementasi standar yang setaraf dengan standar internasional dalam industri kelapa sawit,  berupa pembenahan di berbagai aspek yang terus dilakukan termasuk melalui peremajaan lahan sawit, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan praktik bisnis yang menjamin industri sawit dikelola secara berkelanjutan. (mar)