Kastara.ID, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta hari ini menggelar rapat pendalaman Kebijakan Umum APBD – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022 yang telah dibahas sebelumnya di tingkat komisi.
Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, pembahasan rancangan anggaran kali ini dilakukan untuk memprioritaskan kegiatan atau program yang dapat memulihkan perekonomian warga pascapandemi COVID-19. Salah satunya yakni dengan menggeser sebagian besar Biaya Tak Terduga (BTT) untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Saya minta anggaran BTT tahun 2022 sebesar Rp 2,2 triliun agar dikembalikan seperti pada nilai anggaran BTT tahun 2019 sebesar Rp 200 miliar saja. Sisanya dapat digeser untuk program pertumbuhan ekonomi pascapandemi COVID-19 seperti pengembangan UMKM, pemberian dana serta pembangunan sarana dan prasarana UMKM yang berada di bawah dinas,” ujar Prasetio Edi Marsudi, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat (8/11).
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan, pihaknya mendukung upaya pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Sesuai rekomendasi, Komisi A yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp 12,9 triliun akan memprioritaskan anggaran tersebut di antaranya untuk kenaikan operasional Dasawisma, kader Posyandu, dan Jumantik.
“Pemberian makan tambahan baik di Posyandu maupun di sekolah akan lebih diperhatikan untuk memenuhi kualitas mutu, higienis, dan bergizi,” katanya.
Untuk Komisi B yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp 11,3 triliun, salah satu program yang direkomendasikan yakni peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas transportasi.
“Kami meminta agar seluruh dinas lebih fokus pada program yang langsung menyentuh masyarakat dan dapat berdampak pada peningkatan perekonomian warga Jakarta. Seperti angkutan umum untuk ke Kepulauan Seribu perlu diperbaiki kembali agar semakin banyak turis dan perekonomian warga lokal dapat meningkat,” ucap Abdul Aziz, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta.
Sementara Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Yusuf mengungkapkan, pihaknya memiliki pagu anggaran Rp 5,8 triliun di mana salah satu rekomendasinya meminta agar BUMD yang mendapatkan Penyertaan Modal Dasar (PMD) agar dapat mengembangkan kegiatan usahanya menjadi lebih optimal.
“Dengan PMD diharapkan dapat membangkitkan dan menumbuhkan kembali perekonomian yang sempat terganggu akibat pandemi COVID-19,” katanya.
Lalu, untuk Komisi D yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp 16,3 triliun merekomendasikan dinas terkait untuk mengutamakan pembangunan Rusunawa dan Rusunami agar warga Jakarta yang kurang mampu bisa mendapatkan hunian yang layak.
Terakhir, Komisi E DPRD DKI dengan pagu anggaran sebesar Rp 33,9 triliun merekomendasikan agar para kader Dasawisma mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan serta mendorong penambahan insentif untuk guru swasta. (hop)