Kastara.ID, Yogyakarta – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2019 membuat Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) menargetkan prestasi serupa setiap tahunnya.
Untuk mencapai target tersebut, KKP melakukan konsolidasi laporan keuangan di Kota Yogyakarta, Senin (10/8).
Konsolidasi membahas penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) lingkup KKP tahun anggaran 2020.
Kemudian dilanjutkan dengan penandatangan pakta integritas tentang pelaksanaan SPIP dan PPIK oleh para pejabat eselon I KKP.
“Opini WTP untuk tahun-tahun ke depan tidak hanya harus dipertahankan, tapi juga dibudayakan di lingkup KKP,” ujar Sekretaris Jenderal KKP yang diwakili oleh Kepala Biro Keuangan Cipto Hadi Prayitno saat membuka acara tersebut.
Penguatan implementasi SPIP dan PPIK di lingkup KKP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan menjadi lebih transparan dan akuntable. Kemudian agar program-program di kementerian yang dipimpin oleh Edhy Prabowo ini tepat sasaran.
“Tentu ini juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap KKP. Selain itu, program-program yang kita kerjakan dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat,” tambahnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun ini mengelola anggaran sekitar Rp 5,1 triliun, setelah dua hari lalu mendapat tambahan Rp 474,9 miliar dari Kementerian Keuangan.
Dana tambahan itu untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional imbas pandemi Covid-19 melalui 22 kegiatan yang dilaksanakan oleh direktorat jenderal maupun badan di lingkup KKP. Di antaranya untuk bantuan bibit rumput laut, bantuan pakan, kegiatan bakti nelayan, hingga bantuan benih.
“Pastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut berjalan sesuai yang diharapkan. Semuanya perhatikan 5 tepat, yakni tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah, tepat spesifikasi, dan tepat sasaran, serta didukung dokumen yang tertib,” tambahnya.
Selain untuk memperkuat implementasi SPIP dan PIPK, sambung Antam, kegiatan konsolidasi laporan keuangan di Yogyakarta sebagai wujud partisipasi KKP dalam mendorong pemulihan ekonomi sektor pariwisiwata nasional, khususnya di wilayah DIY.
“Sesuai instruksi pemerintah pusat dan Pak Menteri KP, kegiatan-kegiatan KKP diupayakan punya dampak positif juga untuk daerah yang banyak bergantung pada indsutri pariwisata,” terang Antam.
Kegiatan konsolidasi laporan keuangan KKP yang akan berlangsung hingga Rabu 12 Agustus 2020 ini turut menghadirkan narasumber dari BPKP, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan. (mar)