Kastara.ID, Jakarta – Sejumlah Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat, mengalami beberapa kendala pembangunan akibat pandemi Covid-19. Meski begitu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tetap berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan perkembangan pembangunan MPP.
Sedikitnya ada sembilan pemda yang melaporkan perkembangan pembangunan MPP di wilayah mereka. MPP yang mengalami melaporkan progres dan kendala adalah MPP Kota Palembang, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cimahi. Penundaan peresmian juga terjadi pada MPP Kab. Bandung, Kab. Bekasi, Kab. Pandeglang, serta Kab. Purwakarta.
Sembilan daerah yang masuk dalam wilayah I tersebut telah melakukan tanda tangan komitmen bersama Menteri PANRB tentang pembangunan MPP, pada 10 Maret 2020. Namun, pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran untuk membantu penanganan Covid-19, yang tentu berpengaruh pada pembangunan MPP. “Namun demikian, hendaknya kita tidak menjadi putus asa dan berhenti dalam berupaya secara maksimal dalam mewujudkan Mal Pelayanan Publik,” ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, saat video conference Penyampaian Progres Pembangunan MPP di Wilayah I, pada Selasa (12/5).
Diah meminta pemda selalu aktif berkoordinasi dengan Kementerian PANRB terkait kendala dan perkembangan pembangunan MPP. Kementerian PANRB, melalui Kedeputian bidang Pelayanan Publik, berkomitmen melakukan pendampingan bagi pemda yang membangun MPP, sehingga bisa diselesaikan dengan tepat konsep, tepat sasaran, dan tepat waktu.
Apresiasi diungkapkan Diah kepada pemda yang masih menjadikan MPP sebagai prioritas, dalam rangka menjawab kebutuhan layanan dasar masyarakat. Meski MPP belum diresmikan di daerah tersebut, pelayanan tetap dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. “Diharapkan agar Bapak/Ibu memantau setiap petugas pelayanan untuk tetap produktif dalam melakukan tugasnya, serta selalu menjaga kesehatan,” ungkap Diah.
Dalam video conference itu, setiap perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyampaikan progres, sekaligus kendala yang dihadapi. MPP Kota Palembang, misalnya, tahun ini tengah dibangun drive thru SIM A dan C. Peresmian MPP Kota Palembang akan dilaksanakan setelah pembangunan sarana drive thru selesai.
Selain itu, MPP di Bumi Sriwijaya tersebut tengah mengembangkan aplikasi, yang saat ini sedang proses penyelarasan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Apabila keadaan memungkinkan, MPP Kota Palembang akan diresmikan pada November atau Desember tahun ini.
Sementara itu, Kota Bandung menyiapkan dua lokasi MPP. Pertama, MPP di Pasar Kosambi yang terletak di tengah kota, dan MPP kedua berada di Bandung Timur, tepatnya area Summarecon. Untuk MPP yang berlokasi di Summarecon, diperkirakan menghabiskan waktu delapan bulan pembangunan.
Sedangkan dari ujung barat Pulau Jawa, MPP Kab. Pandeglang sudah mencapai 89 persen pembangunan. Pemkab Pandeglang menyiapkan sejumlah inovasi dalam pusat pelayanan modern itu. Di antaranya adalah anjungan air siap minum dari PDAM, anjungan mandiri untuk administrasi dan kependudukan, aplikasi SiCantik Cloud, serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan empat emoticon yang menggambarkan sembilan unsur berdasarkan Permenpan No. 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. (ant)