Kastara.ID, Jakarta – Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) berulang menyerang menteri dan Ketua Umum partai koalisi yang mengusulkan penundaan pemilu. Hal itu mengindikasikan partai koalisi sudah tidak solid. Kepentingan partai koalisi terkait penundaan pemilu tampak berbeda.
Demikian diungkapkan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga kepada Kastara.ID, Rabu (13/4) pagi.
“Setidaknya kepentingan Golkar, PKB, dan PAN tidak sama dengan PDIP, Nasdem, Gerindra, dan PPP dalam hal penundaan Pemilu. PDIP terlihat paling keras menyerang Golkar, PKB, dan PAN yang cenderung mengaminkan penundaan pemilu,” jelas Jamil.
Namun menurut Jamil, perbedaan sudut pandang di antara partai koalisi tidak akan membuat PDIP keluar dari koalisi. Sebab PDIP merupakan partai utama yang paling berpengaruh di koalisi.
Hanya saja, partai koalisi diperkirakan tidak akan solid lagi hingga berakhirnya kekuasaan Jokowi. “Hal itu terjadi karena PDIP tidak menghendaki Jokowi yang terlalu dekat dengan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). Bagi PDIP, LBP dinilai terlalu dominan dan mewarnai kebijakan Jokowi,” paparnya.
Karena itu, ketegangan PDIP dengan Jokowi akan terus terjadi selama LBP terlalu dominan. PDIP akan terus mendesak Jokowi untuk me-reshuffle LBP.
“Namun demikian, Jokowi tidak akan me-reshuffle LBP. Sebab, LBP sangat berarti bagi Jokowi. Tanpa LBP, Jokowi tampaknya akan kesulitan melaksanakan roda pemerintahan,” ujar Jamil yang juga mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Jokowi juga diyakinya tidak akan meninggalkan PDIP. Ia akan tetap kooperatif mengikuti kehendak PDIP tanpa meninggalkan LBP.
“Kemungkinan terburuk, peran LBP di depan publik dikurangi. Hal itu untuk memberi kesan Jokowi seolah-olah sudah tak lagi memberi peran besar kepada LBP. Hal ini dilakukan Jokowi agar hubungannya dengan PDIP tetap terjaga baik,” imbuh pengajar Metode Penelitian Komunikasi ini.
Bagi Jokowi, PDIP dan LBP sama pentingnya. Karena itu, Jokowi akan mempertahankan keduanya hingga kekuasaannya berakhir pada Oktober 2024.
Jalan tengah itu tentu akan membuat hubungan PDIP dan Jokowi akan naik turun. Kecenderungan hubungan demikian akan terus berlangsung hingga 2024.
“Hubungan naik turun itu tentu akan berpengaruh pada kinerja kabinet Jokowi. Hal ini tentu tidak menguntungkan bagi Jokowi untuk menorehkan tinta emas di akhir masa jabatannya,” pungkas Jamil. (dwi)