Kastara.ID, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar forum penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan delapan perusahaan digital. Masing-masing yakni Nodeflux, Botika, DuitHape, Grab, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Gojek.
Pendantanganan MoU berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/9). Kegiatan ini menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak swasta untuk mewujudkan keadilan sosial di Jakarta secara berkelanjutan.
“Pertemuan pada pagi hari ini menyimbolkan sebuah kerja sama karena kita sama-sama melihat di sini ada delapan perusahaan berkumpul bersama, kemudian melakukan penandatanganan MoU. Tapi yang penting nantinya bukan pada dokumennya, yang penting adalah pada aksi pasca dokumen itu ditandatangani. Dan kita berharap banyak dari sini akan muncul banyak solusi untuk masyarakat Jakarta. Izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi,” ujar Anies, dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.
Anies menjelaskan, konsep evolusi sebuah kota menuju City 4.0 yang mengutamakan kolaborasi dengan masyarakat. Melalui konsep City 4.0, Pemprov DKI Jakarta bertindak tidak hanya sebagai administrator, penyedia layanan, ataupun fasilitator, tapi merupakan pihak yang terbuka untuk bekerja sama dengan semua elemen untuk mengentaskan berbagai permasalahan ibukota
“Jadi kami berharap sekali dari penandatangan ini, nanti ada begitu banyak masalah yang ada di kota ini yang bisa diselesaikan bersama-sama. Tujuan ujungnya apa? Tujuannya sesuai dengan Pancasila, tujuannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan kita tapi mekanismenya adalah mekanisme pasar. Tujuannya adalah keadilan sosial, tapi mekanismenya harus menggunakan mekanisme pasar supaya sustainable (berkelanjutan). Kalau kita tidak percaya kepada mekanisme pasar, saya bisa menjamin itu tidak akan sustainable. Begitu periode pemerintahannya selesai, sudah tidak bisa sustainable lagi meskipun tujuannya adalah social justice,” terangnya.
Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta berupaya mewujudkan smart governance melalui kolaborasi bersama emerging startup seperti Nodeflux yang berperan di bidang artificial intelligence (kecerdasan buatan), digunakan untuk mendeteksi plat nomor kendaraan wajib pajak. Melalui kerja sama ini, plat kendaraan wajib pajak bermotor yang melintasi jalanan Jakarta dapat tersambungkan dengan sistem perpajakan untuk mencari potensi pendapatan daerah yang selama ini tersembunyi (tidak dibayarkan oleh wajib pajak).
Pemprov DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan Botika yang juga mengembangkan artificial intelligence (kecerdasan buatan) dengan menghadirkan Javira atau asisten virtual berupa chatbot, serta DuitHape untuk kemudahan distribusi bantuan sosial dan menggerakkan roda perekonomian di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kolaborasi dalam upaya smart mobility dilakukan melalui transportasi yang terintegrasi, aman, dan terlacak secara daring bersama Gojek dan Grab.
Selanjutnya, dalam mewujudkan smart economy, kolaborasi melalui e-payment dan transparansi melalui kolaborasi dengan e-commerce raksasa, Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Kreativitas dan inovasi melalui kolaborasi perusahaan teknologi, ditujukan untuk mewujudkan Digital Economy Ecosystem. Melalui acara ini, diharapkan menjadi titik tolak kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan warga, khususnya perusahaan rintisan di bidang teknologi untuk mewujudkan Jakarta sebagai city 4.0, melalui implementasi Jakarta Smart City (JSC).
Jakarta Smart City menjadi wadah validasi bagi para Startup dalam mengembangkan produk rintisannya. Penandatanganan MoU ini sekaligus menjadi bentuk keseriusan Pemprov DKI Jakarta untuk bersama-sama menciptakan konsep kota cerdas yang partisipatif melalui Jakarta Smart City sebagai innovation hub dan living lab di Jakarta.
Dalam kesempatan ini, Anies juga memperlihatkan foto dokumentasi Bung Karno sebagai Presiden pertama RI yang menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk membantu negara dalam usaha pemberantasan buta huruf di Indonesia.
Ia menegaskan semua orang yang melek huruf saat itu bergerak bersama untuk mengentaskan masalah buta huruf.
“Kalau teman-teman lihat sejarahnya, di mana-mana orang melakukan gerakan pemberantasan buta huruf, teras rumah, joglo, masjid, gereja, semuanya dipakai untuk belajar. Yang mengajarkan siapa? Yang melek huruf. Karena negara memanggil semua orang untuk menjadi co-creator. Dan negara melakukan kolaborasi. Yang mau kita lakukan itu sebetulnya yang sekarang terjadi itu mengembalikan semangat pergerakan yang dulu menjadi cikal bakal berdirinya Republik ini. Tapi dikelolanya dengan cara modern, dikelolanya dengan mempercayai pada mekanisme pasar, tujuannya tetap keadilan sosial. Karena dengan mekanisme pasar, dengan percaya pada sistem pasar, insyaAllah ini akan bisa sustainable jangka panjang,” tandasnya. (hop)