Kastara.ID, Jakarta – Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya mengingatkan saat ini manipulasi hukum dan kecurangan pemilu sedang terjadi di Indonesia.
Penegasan yang kembali diingatkan Megawati tersebut disoroti Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M Jamiluddin Ritonga, yang diutarakannya kepada Kastara.ID, Senin (13/11) pagi.
Menurutnya, tidak ada hal baru yang disampaikan Megawati dalam pidatonya. Megawati hanya mengulang apa yang sudah disampaikan para pengamat dan pakar bidang hulum dan politik.
“Jadi, Megawati tampaknya hanya ingin menekankan adanya ancaman nyata terhadap amanah reformasi dan demokrasi di tanah air. Karena itu, Megawati mengajak semua anak bangsa untuk mengawal dan menyelamatkan reformasi agar tidak digeroti oleh segelintir orang yang haus kekuasaan,” ungkap Jamil.
Jamil juga melihat bahwa ajakan itu tampaknya akan mendapat respons baik dari masyarakat bila didahului sikap tegas Megawati di internal partainya. Setidaknya Megawati menunjukkan sikap tegas dengan memecat Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.
“Dua kader itu dinilai sudah tidak tegak lurus dengan keputusan Megawati dalam mengusung Ganjar Pranowo menjadi capres PDIP. Ini artinya, Gibran dan Bobby dinilai sudah tidak taat dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PDIP,” jelasnya.
Kalau Megawati tidak bisa tegas pada kadernya, tentu sulit baginya mengajak anak bangsa untuk taat hukum. Megawati akan dinilai sosok yang tebang pilih dalam memberi sanksi pada kadernya. Kepada Gibran dan Bobby terlihat lunak, tapi kepada Budiman Sujatmiko dan kader lainnya begitu tegas.
“Jadi, ajakan Megawati akan efektif bila didahului ketaatannya dalam menangani internal PDIP. Megawati menerapkan sanksi yang sama kepada semua kadernya. Kalau ini dilakukan Megawati, anak bangsa lainnya akan menilainya sebagai sosok yang taat hukum, sehingga ajakannya layak diikuti,” tandas Jamil. (dwi)