Jokowi Tuai Kritikan Usai Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Kastara.ID, Jakarta – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapat menuai kritikan. Berbagai pihak menyayangkan keputusan tersebut. Bahkan Jokowi disebut secara nyata menyengsarakan rakyat yang kini tengah terpuruk akibat wabah virus corona.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan menyatakan, keputusan Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan telah membuat rakyat ambyar. Irwan menilai Jokowi telah melanggar hak konstitusi rakyat.

Saat memberikan keterangan pada Kamis (14/5), regulasi yang baru diterbitkan itu berpotensi mengabaikan pemberian jaminan kesehatan. Pasalnya rakyat bakal tidak mampu membayar premi. Aturan tersebut membuat rakyat makin ambyar dan sengsara. Menurut Irwan, pemerintah telah gagal memberikan layanan kesehatan bagi rakyat Indonesia.

Kritikan serupa juga dilontarkan anggota Fraksi PKS DPR Netty Prasetyani yang menyatakan Perpres Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan membuat rakyat semakin menderita.

Menurut anggota Komisi IX DPR ini, pemerintah tidak memiliki kepekaan terhadap suasana kebatinan dan ekonomi masyarakat yang terpukul akibat pandemi virus corona. Netty menyebut Jokowi telah memberikan hadiah lebaran yang buruk kepada rakyat. Netty meminta pemerintah tidak membuat kebijakan yang kontradiktif dan membingungkan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengaku kecewa dengan keputusan Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Terlebih hal itu dilakukan ditengah pandemi virus corona. Politisi PKB ini menilai keputusan tersebut karena tidak layak, tidak polite, dan tidak beretika lantaran dilakukan saat rakyat sedang susah.

Pemerintah, menurut Nihayatul, terlihat labil dan tak punya kepastian. Sikap itu justru membuat rakyat terombang-ambing dan seolah sedang dipermainkan. Nihayatul berpendapat, sikap pemerintah berpotensi memunculkan banyak masyarakat miskin baru. (ant)