Kastara.ID, Jakarta – Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono menyatakan, pihaknya mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2021 sebesar USD 420,7 miliar atau setara Rp 6.074 triliun (dengan asumsi Rp 14.438 per USD).
Utang tersebut terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar USD 213,6 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USD 207,1 miliar. Jumlah tersebut turun jadi 2,6 persen (yoy) dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,4 persen (yoy).
“Perlambatan pertumbuhan ULN tersebut terjadi pada ULN Pemerintah dan ULN swasta,” ujarnya di Jakarta, Senin (15/3).
ULN Pemerintah Januari 2021 tumbuh lebih rendah. Posisi ULN Pemerintah Januari 2021 mencapai USD 210,8 miliar, atau tumbuh 2,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Desember 2020 sebesar 3,3 persen (yoy).
Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh pembayaran pinjaman bilateral dan multilateral yang jatuh tempo.
“Perkembangan ULN juga didorong aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang meningkat, didukung oleh kepercayaan investor asing yang terjaga terhadap prospek perekonomian domestik,” jelas Erwin.
ULN Pemerintah, lanjutnya, dikelola secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, antara lain yaitu sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,6 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1 persen), sektor jasa pendidikan (16,2 persen), sektor konstruksi (15,2 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (13 persen). (mar)