Kastara.id, Jakarta – Tak gentar dengan ancaman akan dipidanakan, Partai Persatuan Pembangunn (PPP) kubu Djan Faridz tetap gelar Mukernas. Mukernas yang dihadiri pengurus PPP dari seluruh Indonesia itu digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Mukernas dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Humphrey Djemat didampingi Sekjen Sudarto. Seluruh peserta mukernas mengenakan jaket hijau dengan gambar Ka’bah di dada kanannya.
Humphrey mengatakan, mukernas ini selain untuk konsolidasi, juga untuk menentukan arah dukungan dalam pilpres 2019 nanti. Namun Humphrey mengaku hingga kini mukernas belum mengambil keputusan ke mana dukungan nantinya akan diarahkan.
“Besok (Jumat, 16/11) secara resmi akan kita umumkan sekaligus deklarasi dukungan,” kata Humphrey di Jakarta (15/11).
Menurut Humphrey, mukernas ini digelar juga dalam rangka mendengar suara daerah dalam menghadapi pilpres. “Kita mau dengar aspirasi dari daerah. Dari situ kita bisa melihat ke mana dukungan kita di 2019,” ujar Humphrey.
Ditanya banyak peserta Muktamar yang berteriak ‘Hidup Prabowo’ dan ‘Prabowo-Sandi Menang’ sambil mengacungkan dua jari, Humphrey mengatakan keputusan arah dukungan ditentukan dari hasil musyawarah.
“Keputusan bulat PPP arah dukungan baru akan diumumkan seusai mukernas, bukan dari teriak-teriak kader yang jadi peserta mukernas,” katanya.
Mukernas juga akan dibahas soal islah antar dua kubu, yakni PPP Muktamar Surabaya dan Jakarta. “Ini demi kepentingan PPP agar bisa mendulang suara yang lebih besar,” katanya.
Sebelumnya PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuziy alias Romi mengancam akan pidanakan Mukernas PPP Djan Faridz apabila tetap digelar.
Sekjen PPP Mukernas Surabaya Arsul Sani menilai, Mukernas PPP yang digelar oleh kubu Djan Faridz sebagai PPP yang ilegal dan liar. “Kita akan memperkarakan itu secara pidana kepada aparat yang berwajib,” kata Arsul.
“Kalau mau rekonsialisasi atau islah dengan kami, maka kami akan buka pintu dan persilakan mereka bisa bersilaturahmi ke PPP Romahurmuziy. Tidak usah bikin ulah dengan mukernas ilegal,” tegas anggota Komisi III DPR itu, Senin (12/11).
Selain itu, kata Arsul, juga tidak perlu menggunakan alasan ingin menyelamatkan PPP dari ancaman tidak lolos PT 4% di Pemilu 2019. “Apalagi masih mengklaim diri sebagai DPP PPP. Ini cara yang salah langkah total,” ujarnya. (danu)