Kastara.id, Jakarta – Sejumlah organisasi kemasyarakatan dan masyarakat umum dijadwalkan menggelar aksi masa dalam jumlah besar pada Minggu (17/12) untuk memberikan dukungan kepada Palestina, pasca pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Isreal.
Menanggapi rencana aksi massa tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema “Indonesia Bersama Palestina” yang berlangsung di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Jumat (15/12), menegaskan bahwa dirinya mendukung sepenuhnya aksi tersebut.
Dia bahkan menyebut, setidaknya ada sejumlah poin positif terkait digelarnya aksi itu. “Pertama, mereka yang akan berunjuk rasa, akan melakuan aksi itu akan melakukan doa bersama. Ini penting, karena sebagai umat beragama kita perlu juga menempuh cara lain yaitu dengan berdoa. Tentu berkumpulnya banyak orang dalam tempat dan waktu yang sama lalu memanjatkan doa bersama adalah sesuatu yang sangat kita hargai dan sangat positif,” tuturnya.
Poin kedua, Menag mengatakan, aksi itu menunjukkan ke dunia bahwa konsistensi Indonesia tidak luntur dan tidak memudar. Sedangkan poin ketiga, sambung dia, aksi menunjukkan bahwa perjuangan membela hak-hak Palestina tidak semata-mata berdasarkan agama saja, melainkan perjuangan untuk membela hak-hak semesta umat manusia yang terjajah oleh sesama manusia.
“Kita sebagai umat beragama wajib memeranginya dan mencegah berlangsungnya proses penjajahan seperti ini. Karena sisi negatifnya luar biasa merusak. Ini adalah perjuangan bangsa Indonesia, tidak hanya umat Islam Indonesia, tapi seluruh bangsa,” pungkasnya.
Sementara itu di tempat yang sama Minister Counsellor of The State of Palestina Taher Hamad mengatakan Negara Palestina amat berterima kasih atas dukungan rakyat Indonesia maupun pemerintah Indonesia atas penolakan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
“Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada rakyat dan pemerintah RI karena telah mendukung Palestina. Bahkan Presiden Joko Widodo telah menelepon Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan menyampaikan dukungannya (penolakan Yerusalem ibu kota Israel),” ujar Taher Hamad.
Menyangkut sikap Presiden AS Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Taher Ahmad turut memuji sikap tegas Menlu Retno Marsudi dalam forum-forum internasional.
“Beliau juga dengan senang hati menggunakan kain kafiyeh yang merupakan kain khas Palestina, dan di Bali Democracy Forum juga hadir ketua dialog forum antar umat beragama Din Syamsuddin yang membawa pemimpin agama dari Islam, Kristen, Katolik, dan umat beragama lainnya,” jelas Taher.
Menurut Taher, persoalan di Palestina bukan masalah agama karena menurut sejarah justru menjadi tempat berkembangnya tiga agama besar dunia, Islam, Yahudi, dan Kristen. Tapi karena sejak tahun 1967 telah terjadi pendudukan tanah Palestina oleh Israel mulai wilayah Tepi Barat, Gaza, hingga Yerusalem.
“Penduduk Palestina di Yerusalem maupun di Tepi Barat serta Gaza dikenai pajak tinggi, banyak pengangguran dan pendidikan yang tak layak di sana,” ungkap Diplomat asal Yerusalem itu.
Tak hanya itu, Taher Hamad menerangkan terjadi pelanggaran HAM selama 40 tahun karena warga muslim Palestina bahkan dunia dilarang dan dipersulit beribadah di Masjid Al Aqsha yang terletak di Yerusalem.”Yang kami butuhkan kali ini adalah dukungan diplomatik dan politik dari rakyat dan pemerintah Indonesia,” jelasnya.
Taher menegaskan pihaknya juga membutuhkan dukungan dari OKI untuk tidak mengakui Yerusalem adalah ibu kota dari Israel seperti dicetuskan oleh Presiden AS Donald Trump. (npm)