Kastara.ID, Jakarta – Ketua Fraksi Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Idris Ahmad mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan aksi protes fraksi lain usai ditinggal delapan fraksi saat menyampaikan pendapat dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta (14/12).
Idris mengaku pihaknya tetap menyampaikan pandangan sesuai hak yang didapat setiap fraksi.
“Rapat paripurna adalah forum terbuka dan masing-masing bebas menyampaikan pesannya. Kami menghargai segala perbedaan sikap serta pandangan,” kata Idris.
PSI menyampaikan tanggapan terkait rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ). Mereka membacakan sebelas poin terkait RDTR-PS tersebut.
Idris mengatakan, seluruh pandangan Fraksi PSI telah diutarakan. Sehingga aksi walk out delapan fraksi lain dinilai tak mempengaruhi sikap PSI.
“Beberapa poin sudah ditanggapi oleh gubernur sebagai eksekutif. Artinya, tujuan pandangan kami sudah tersampaikan,” ujarnya.
Sebelumnya, delapan dari sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta menyatakan walk out dari Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta (14/12). Aksi dilakukan tepat sebelum Fraksi PSI membacakan pandangan mereka.
Hubungan Fraksi PSI dengan fraksi lainnya diketahui sering menjadi sorotan publik. PSI sering kali membawa isu internal DPRD DKI ke media sosial hingga para anggota dewan jadi bulan-bulanan netizen.
Hubungan kian memanas dalam beberapa pekan terakhir. Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta PSI menggulirkan isu bahwa tunjangan anggota DPRD naik menjadi Rp 888 miliar dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021.
DPW DKI PSI menyatakan penolakan terhadap anggaran tersebut. Mereka juga menginstruksikan perwakilannya di Kebon Sirih untuk menolak.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M. Taufik membantah klaim PSI. Ia menjelaskan tak ada kenaikan tunjangan. Ia juga bilang Fraksi PSI sudah menyetujui anggaran tahun 2021. (hop)