Kegiatan sosialisasi yang digelar secara daring ini diikuti ratusan peserta perwakilan OPD terkait hingga pengurus RW Proklim di tiga wilayah kota administrasi yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.
Ketua Sub Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Susi Andriani mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak pernah berhenti untuk terus menggiatkan kegiatan Proklim.
Tercatat, sebanyak 263 RW proklim tersebar di enam wilayah kota dan kabupaten se-DKI Jakarta saat ini. Rinciannya, Jakarta Pusat 53 RW Proklim, Jakarta Timur 87 RW Proklim, Jakarta Barat 28 RW Proklim, Jakarta Selatan 25 RW Proklim, Jakarta Utara 61 RW Proklim, dan Kepulauan Seribu sembilan RW Proklim.
Susi menjelaskan, Kementerian KLHK telah meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk mengirimkan nama RW Proklim yang akan diajukan ke tingkat utama dan lestari pada tahun 2024. Maka itu, melalui sosialiasi ini diharapkan adanya usulan RW Proklim baru maupun yang naik kelas.
“Kita menggiatkan kembali kerja bakti yang dilakukan oleh keluarga dalam menjaga kebersihan dan keasrian melalui penghijauan di lokasi kita masing-masing. Melalui kegiatan-kegiatan seperti inilah yang melahirkan cikal bakal lokasi Proklim yang baru,” ungkap Susi.
Dia menyampaikan, berbagai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim juga telah dilakukan. Dia menilai, kegiatan pengelolaan sampah dan penghijauan sudah menjadi modal awal untuk melakukan kegiatan Proklim. Hal lain yang perlu diperkuat ketika ingin mengusulkan lokasi Proklim adalah terdapatnya lembaga yang mengusung kegiatan Proklim.
“Lembaga ini sebenarnya bisa diambil dari salah satu saja misalnya di lokasi sudah kuat bank sampahnya silakan mengusulkan, atau Bidang Pengelolaan Sampah RW-nya sudah kuat silakan mengusulkan BPS RW sebagai lembaga yang mengawal keberlanjutan kegiatan Proklim,” kata Susi.
Tim Teknis Proklim KLHK, Tri Widayati mengatakan, Proklim tidak sekadar kegiatan lomba, tapi sebagai upaya bersama untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
Proklim memiliki tujuan untuk membangun pemahaman dan kesadaran warga di tingkat RW atau kelurahan, dusun maupun desa bahwa bumi sudah mengalami perubahan-perubahan yang tanpa disadari masyarakat ikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya perubahan tersebut.
“Dan sebagai akibatnya kita menanggung risiko ancaman dengan adanya bumi kita yang iklimnya sudah berubah,” ucap Widayati.
Widayati menyampaikan, titik yang terdaftar sebagai Proklim baru mencapai 6.000 dari total target 20.000 lokasi hingga tahun 2023. Dia menilai, Proklim bukan kegiatan baru di Jakarta, bahkan DKI Jakarta termasuk panutan karena dari sejak awal selalu konsisten untuk mengawal pelaksanaan Proklim ini.
“Proklim ini sudah ada arahan kebijakan dari Presiden RI di mana di tahun 2024 kita diberi PR untuk ada minimal 20.000 Proklim yang sudah bisa kita petakan. Kita harus melakukan sesuatu untuk menjaga supaya bumi kita itu tidak semakin bertambah panas yang mengakibatkan iklim bumi terus berubah, tapi kita lebih siap untuk menghadapi dampak yang mungkin terjadi dengan adanya perubahan iklim tersebut,” tandasnya. (hop)