Kastara.ID, Jakarta – Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut bertanggung jawab atas dugaan kasus korupsi lahan proyek rumah DP Rp 0 di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Pernyataan Prasetio ini terbilang aneh lantaran selama ini justru dirinya lah yang dikait-kaitkan dengan kasus tersebut.
Saat berbicara kepada awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta (15/3), Prasetio mengatakan, sebagai gubernur Anies pasti tahu kasus tersebut. Itulah sebabnya menurut politisi PDIP ini, Anies harus ikut dimintai pertanggungjawaban.
Prasetio juga membantah namanya dikaitkan dengan kasus tersebut. Ia menjelaskan perencanaan anggaran di semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk PD Pembangunan Sarana, berasal dari Pemprov DKI. Draf dikirim ke DPRD DKI selanjutnya dibahas bersama. Prasetio mengakui dirinya menjadi ketua badan anggaran (banggar) yang menentukan pengesahan, apakah proyek tersebut disetujui atau tidak.
Prasetio mengaku heran dengan munculnya dugaan keterlibatan dirinya. Pasalnya saat pembahasan anggaran pengadaan lahan untuk program DP 0 rupiah tersebut dirinya juga tak menjabat sebagai ketua komisi.
Sebelumnya, muncul dugaan Prasetio Edi Marsudi menjadi salah satu aktor dalam kasus korupsi lahan rumah DP 0 rupiah. Dikutip dari Koran Tempo (10/3), Prasetio disebut-sebut telah mengatur alokasi dana pengadaan tanah bagi Perusahaan Umum Daerah (PD) Pembangunan Sarana Jaya.
Saat ini kasus ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu KPK juga menetapkan Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtunewe dan Tommy Adrian sebagai tersangka. PT Adonara diketahui telah menjual lahan 4,2 hektare itu ke Sarana Jaya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membenarkan proyek rumah DP Rp 0 saat ini tengah diperiksa KPK. Namun Riza membantah jajaran Pemprov DKI Jakarta, termasuk Gubernur Anies Baswedan, mengetahui kasus tersebut. Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, gubernur dan wakil gubernur tidak mengurusi masalah teknis. (hop)