Kastara.ID, Jakarta – Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama membuat pernyataan kontroversial. Pria yang akrab disapa Ahok ini meminta pemerintah membubarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya menurut Ahok, banyak tata kelola BUMN yang selama ini tidak efisien. Ahok mengaku merasakan hal itu saat ditunjuk menjadi Komut PT Pertamina.
Saat berkomentar yang ditayangkan akun Youtube POIN, Rabu (16/9), Ahok menyarankan Kementerian BUMN dibubarkan dan selanjutnya digantikan lembaga profesional Indonesia Corporation, semacam Temasek di Singapura. Menurutnya, lembaga tersebut akan membuat ratusan perusahaan milik negara dikelola secara lebih profesional.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengklaim telah melakukan sejumlah perbaikan sejak menjabat Komut Pertamina. Salah satunya dengan melakukan lelang jabatan secara terbuka. Ahok menyebut keputusan ini akan membuat lebih banyak pekerja jujur yang masuk ke Pertamina. Jika hal semacam itu juga dilakukan BUMN lain, menurut Ahok pasti akan lebih baik.
Ahok juga mempermasalahkan sistem penggajian di Pertamina yang menurutnya tidak beres. Pasalnya masih ada mantan direksi yang tetap menerima gaji. Hal ini terjadi di beberapa anak usaha Pertamina. Dalih yang dikemukakan menurut Ahok, lantaran mantan direksi itu adalah orang lama. Gaji yang diterima mantan direksi itu menurut Ahok bisa mencapai Rp 75 juta selama sekian tahun.
Dalam tayangan tersebut, Ahok juga menyindir BUMN lain, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebut Peruri pernah meminta uang kepada Pertamina sebesar Rp 500 miliar. Uang tersebut digunakan untuk proses paperless di kantor Pertamina. Ahok menyebut permintaan itu gendeng atau gila.
Sementara itu Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Ahok mempuyai hak berbicara kepada publik. Hak serupa menurut Arya juga dimiliki pejabat di perusahaan milik negara lainnya. Namun Arya meningatkan Ahok agar memperhatikan cara berkomunikasi yang baik.
Saat berbicara kepada awak media, Rabu (16/9), Arya menuturkan, seharusnya masalah tersebut adalah urusan internal Pertamina. Itulah sebabnya politisi Partai Perindo ini mengingatkan pula pentingnya komunikasi yang baik antara komisaris dan jajaran direksi di BUMN. Arya menekankan direksi dan komisaris ditunjuk oleh Kementerian BUMN. (mar)