Kastara.ID, Jakarta – Posisi Juru Bicara (Jubir) Presiden Fadjroel Rahman tengah mendapat sorotan publik. Fadjroel selama ini diketahui kerap berbicara dengan mengatasnamakan Istana. Padahal sebenarnya hal bukanlah tugasnya sebagai juru bicara Presiden..
Pakar hukum tata negara Refly Harun pun menyinggung tugas dan fungsi Fadjroel. Dalam pernyataan yang dikutip dari kanal youtubenya, Senin (16/11), Refly menanyakan apakah Fadjroel dipecat atau dibebastugaskan.
Refly menjelaskan, selama ini banyak pihak yang seolah-olah berbicara mewakili Istana dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu terutama dilakukan oleh orang dari Kantor Staf Presiden (KSP). Padahal Kepala KSP Moeldoko sudah menegaskan hanya tiga orang pejabat yang bisa berbicara atas nama Istana. Ketiga pejabat itu adalah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Moeldoko sebagai Kepala KSP.
Refly menambahkan, tindakan Fadjroel dan orang-orang KSP cenderung memunculkan kekacauan komunikasi Istana. Itulah sebabnya Refly meminta Moeldoko melakukan penertiban agar kekacauan komunikasi tidak terjadi. Refly menyebut salah salah satu orang yang harus ditertibkan adalah Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin yang selama ini selalu mengatasnamakan Istana atau mewakili Jokowi.
Sementara Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution meminta publik berhati-hati terhadap tiga orang yang selama ini seolah-olah mengatasnamakan Istana. Selain Fadjroel dan Ngabalin, Syahrial juga menyebut nama Ruhut Sitompul, bekas politikus Partai Demokrat yang kini menjadi kader PDIP.
Melalui cuitan di akun twitternya @syahrial_nst (15/11), Syahrial mengatakan, hanya tiga orang yang boleh mengklaim urusan istana, yakni Moeldoko, Pramono Anung, dan Pratikno. Tidak termasuk Fadjroel, Ngabalin, apalagi Ruhut. Syahrial menambahkan hal itu sesuai dengan arahan #KakakPembina.
Sebelumnya Kepala KSP Moeldoko menegaskan tidak semua pejabat di lingkungan Istana bisa berbicara atas nama Presiden Jokowi. Saat memberikan keterangan di Bina Graha, Jakarta (12/11), mantan Panglima TNI ini menegaskan hanya tiga pejabat yang bisa merepresentasikan Istana, yakni Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, dan dirinya sebagai Kepala KSP. Pasalnya ketiganya diangkat langsung oleh Presiden Jokowi.
Sedangkan pejabat lain tidak bisa mengatasnamakan Presiden. Terkait tenaga ahli KSP, Moeldoko mengatakan, mereka hanya berbicara atas nama Kantor KSP, bukan Istana. Jika terjadi kesalahan, menurut Moeldoko, bukan Presiden yang bertanggung jawab, melainkan dirinya sebagai Kepala KSP. (ant)