Kastara.id, Jakarta – Pemerintah memutuskan impor beras dengan total volume maksimal 500 ribu ton yang semula dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) akan diambil alih Perum Bulog dalam bentuk beras umum.
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, pihaknya akan melaksanakan proses impor secara baik dan benar, yaitu mulai dari proses administrasi awal hingga barang sampai.
“Kesempatan saya untuk mempercepat barang datang adalah di proses administrasi sekaligus negosiasi. Saya belum mempunyai hubungan dengan mereka secara khusus, namun Bulog berupaya mencapai target jumlah, waktu, dan kualitas harga seusai standar ukuran,” ungkap Djarot dalam media gathering Perum Bulog di Cirebon, Selasa (16/1).
Perum Bulog sebagai badan pemerintah yang baru saja pada Senin kemarin dipercaya mengerjakan penugasan importasi beras umum (pecahan 0-25 persen) akan segera mendatangkan 500 ribu ton beras sebelum akhir Februari 2018.
Proses lelang terbuka sudah dibuka oleh Bulog kemarin (16/1), di mana Bulog hanya akan menseleksi importir yang memiliki kualifikasi di negara produsen importasi beras.
Djarot menambahkan, pihaknya sudah diberikan instruksi khusus dimana proses tender dilakukan secara transparan dengan importir asosiasi yang terdaftar di negara produsen beras seperti Thailand, Vietnam, dan Pakistan untuk menghindari calo atau mafia.
“Beras yang diimpor untuk kepentingan umum, jumlah maksimum 500 ribu ton, jangka waktu barang sampai sampai akhir Februari, memakai dana Bulog sendiri, bukan dana sponsor lain. Beras itu hanya akan dipakai untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. Beras datang akan disimpan baru dikeluarkan jika sudah diputuskan Rakortas,” ucap Djarot.
Bulog menyebutkan proses seleksi lelang akan dilakukan dimulai dari negosiasi bila berhasil maka LC dapat dibuka. Dengan jangka waktu kapal pengangkut datang bertahap kurang lebih 30 hari di pelabuhan non produksi seperti Bitung, Medan, Batam, dan Jakarta.
“Untuk pendanaan dengan harga International Rice Price ditambah berbagai biaya tambahan sebut saja Rp 7.300 maka Bulog memerlukan dana Rp 3,6 Triliun. Posisi keuangan kami ada kelonggaran untuk komoditas itu ada Rp 9,8 Triliun. Jadi masih cukup pendanaan tanpa menggunakan dana sponsor eksternal,” tambahnya.
Perum Bulog saat ini memiliki 1.550 unit gudang di 550 komplek gudang, dengan kapasitas optimal 3,9 juta ton beras. Untuk di tahun 2018 Bulog akan menambah 15 gudang baru di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Hingga pertengahan Januari 2018, stok beras di gudang Bulog sebesar 800 ribu ton yang jumlahnya fluktuatif karena penyerapan dari petani yang panen di daerah.
Pada 2018 ini juga akan ditujukan 70 orang di daerah ditempatkan di daerah khusus produsen untuk menjadi bagian dari 101 satker pengadaan resmi dengan prioritas menyerap beras khususnya gabah milik petani. 150 sales force untuk membantu sistem distribusi tidak hanya ke pedagang besar, namun juga ke pedagang kecil dan menengah. (mar)