Headline

Kemenko Perekonomian: Impor 1 Juta Ton Beras untuk Cegah Gejolak Sosial dan Politik

Kastara.ID, Jakarta – Polemik rencana pemerintah melakukan impor 1 juta ton beras pada tahun ini terus bergulir. Terlebih berbagai pihak menyuarakan penolakan terhadap rencana tersebut. Bahkan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso secara tegas mengatakan pihaknya tidak pernah berencana melakukan impor beras lantaran saat ini stok beras masih melimpah. Buwas pun menyebut ide impor beras berasal dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan, Muhamad Lutfi.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan, Airlangga mempunyai pertimbangan lain terkait rencana impor 1 juta ton beras. Musdhalifah menjelaskan salah satunya adalah untuk menjamin stok beras dalam rangka menjaga ketersediaan pangan sepanjang 2021. Ketersediaan stok beras menurutnya penting untuk menghindari timbulnya gejolak sosial dan politik.

Dikutip dari Kompas.com, Rabu (17/3), Musdhalifah menyatakan ketersediaan pangan akan membantu kinerja perekonomian nasional. Hal inilah yang jadi dasar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memutuskan pemerintah perlu mengimpor beras.

Terkait surplus beras, Musdhalifah mengatakan hal itu tidak terjadi merata di semua daerah. Menurutnya surplus atau kelebihan stok beras hanya terjadi di enam atau tujuh daerah. Sedangkan daerah lain, terutama di Pulau Jawa, menurutnya ada yang justru menderita kekurangan atau defisit beras. Itulah sebabnya Musdhalifah menekankan perlu memiliki persediaan agar bisa menyalurkan beras ke daerah yang mengalami defisit. Musdhalifah menekankan, angka 1 juta ton merupakan alokasi impor dan beras impor tidak digelontorkan saat panen raya. Alokasi itu penting untuk menjaga stok Bulog sebesar 1,5 juta ton di akhir 2021.

Selain itu menurut Musdhalifah saat ini muncul tren kenaikan harga beras. Pasalnya berbagai negara cenderung mengamankan stok pangan masing-masing selama masa pandemi. Itulah sebabnya alokasi impor sangat penting ditetapkan saat ini. Sehingga tren kenaikan tersebut bisa diantisipasi dengan baik.

Sebelumnya saat mengikuti rapat bersama Badan Legislasi DPR (16/2), Dirut Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menyatakan ketidaksetujuannya atas rencana impor 1 juta ton beras. Buwas berdalih stok beras saat ini masih sangat mencukupi. Terlebih pada Maret hingga Mei 2021 para petani memasuki musim panen raya. Sehingga stok beras diperkirakan bakal melimpah.

Dalam rapat itu mantan Kabareskrim Polri ini menyatakan pihaknya tidak pernah berencana melakukan impor beras. Ide itu menurut Buwas justru datang dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menter Perdagangan Muhammad Lutfi. Buwas menyebut tiba-tiba muncul penugasan impor dari Airlangga dan Lutfi. Dalam perintah tertulis itu, Bulog ditugaskan mengimpor 1 juta ton beras dengan alokasi 500 ribu ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton untuk kepentingan komersial Bulog. (ant)

Leave a Comment

Recent Posts

Ahli Waris Kampung Bojong Malaka Gelar Silaturahmi dan Doa Bersama

  Kastara.Id,Depok - Ahli waris Kampung Bojong Malaka mengadakan halal bihalal dan doa bersama agar…

Nuroji : Gerindra Sudah Mengantongi Dua Nama Supian Suri dan Yeti Wulandari Untuk Walikota dan Wakilnya

Kastara.Id,Depok- Nuroji anggota DPR RI Fraksi Gerindra  terpilih kembali di Pileg 2024 menghadiri undangan acara…

Pemerintah Kota Depok Harus Ada BPR Untuk Peningkatan Ekonomi Daerah

Kastara.Id,Depok - Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat akan membentuk Bank Perkreditan Rakyat atau BPR sebagai…

Paripurna DPRD Depok Dalam Rangka Memperingati HUT Depok ke-25

Kastara.Id,Depok- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka memperingati HUT…

Jokowi dan Gibran Pas Berlabuh di PSI atau Golkar

Kastara.ID, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) dengan tegas menyatakan, Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming…

Alhamdulilah SK sudah diberikan Imam Budi Hartono

Kastara.Id,Depok - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu  resmi memberikan Surat Keputusan (SK) rekomendasi…