Kastara.ID, Jakarta – Pernyataan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang menyebut pemerintah tidak melarang masyarakat mudik pada Lebaran tahun ini langsung mendapat tanggapan pihak Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan kebijakan resmi terkait mudik Lebaran 2021.
Saat memberikan keterangan pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (16/3) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Wiku mengatakan, kebijakan tentang mudik atau pulang kampung pada Idul Fitri 1442 Hijiriah atau 2021 masih dalam pembahasan. Kementerian dan lembaga terkait masih membicarakan dan mempertimbangkan segala kemungkinan.
Menurut Wiku, salah satu pertimbangannya adalah dampak mudik terhadap penularan Covid-19. Pemerintah juga masih membahas peningkatan mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain. Dikhawatirkan hal itu bisa memicu peningkatan kasus Covid-19.
Wiku meminta masyarakat menyikapi apa pun kebijakan yang bakal diputuskan pemerintah secara bijaksana. Masyarakat juga diharapkan bisa mengambil keputusan yang terbaik saat lebaran, termasuk apakah akan mudik atau tidak. Wiku menekankan, perjalanan jauh berpotensi meningkatkan risiko penularan Covid-19.
Sebelumnya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta (16/3), Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan pemerintah memutuskan tidak melarang masyarakat yang ingin bepergian, termasuk pulang kampung atau mudik. Namun pemerintah tetap mensyaratkan adanya penerapan protokol kesehatan yang ketat guna menekan penularan Covid-19 yang masih terjadi.
Nantinya menurut Budi, mekanisme protokol kesehatan selama mudik akan disusun oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Gugus Tugas Covid-19.
Budi memperkirakan bakal terjadi lonjakan jumlah pemudik pada Lebaran tahun ini. Pasalnya pada momen serupa tahun lalu, masyarakat dilarang melakukan mudik. Terlebih saat ini program vaksinasi sudah dilakukan terhadap beberapa kelompok masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi lebih yakin saat bepergian ke luar kota.
Ditambah dengan kebijakan pemerintah menghapus Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM) yang memicu peningkatan pemilik mobil. Itulah sebabnya Kemenhub sudah melakukan pemetaan beberapa isu penting terkait mudik.
Budi menambahkan, untuk transportasi umum pihaknya akan menggunakan pemeriksaan menggunakan GeNose sebagai syarat masyarakat bepergian ke luar kota. Penggunaan alat pendeteksi Covid-19 ini diyakini juga membuat masyarakt lebih percaya diri saat bepergian. (ant)