Kastara.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan, hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak serta merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan para pegawai KPK yang tidak lolos tes.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga menyambut baik pernyataan Jokowi tersebut dan patut diapresiasi. Sebab, TWK yang dilakukan terkesan politis dan sengaja dibuat untuk menyingkirkan kelompok Novel Baswedan.
Hal itu disampaikan Jamil dalam keterangan pers tertulisnya kepada Kastara.ID, Senin (17/5) malam.
Penulis buku Riset Kehumasan ini melihat bahwa ke-75 karyawan KPK yang tidak lolos TWK tidak serta merta wawasan kebangsaan mereka rendah. Sebab, alat tes (instrumen) yang digunakan juga diragukan mampu mengukur wawasan kebangsaan seseorang. Dalam bahasa riset, alat ukur yang digunakan diragukan validitasnya.
“Jadi, pernyataan Jokowi setidaknya dapat memberi kepastian kepada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK. Hal itu sekaligus dapat menutup peluang keinginan pimpinan KPK untuk memberhentikan 75 karyawan KPK,” tandas Jamil, mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta.
Pernyataan Presiden Jokowi juga memberi sebersit harapan untuk mengembalikan kedigdayaan KPK dalam memberantas Korupsi. “KPK yang sempat dinilai harus diawasi untuk tidak korupsi, diharapkan akan kembali menjadi lembaga yang benar-benar mengawasi korupsi,” imbuhnya.
Pengajar Metode Penelitian Komunikasi ini melihat harapan itu setidaknya dapat disematkan kepada 75 karyawan KPK yang dinilai tidak lolos TWK. “Integritas mereka tak perlu diragukan dalam pemberantasan korupsi,” tandasnya.
Dengan tetapnya Novel Bawesdan dan kawan-kawan di KPK, diharapkan dapat memberi efek getar kepada pihak-pihak gemar korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Mereka ini memang harus segera dikandangkan ke KPK sehingga memberi peringatan kepada para oligarki untuk tidak bermain mata dengan pihak-pihak yang gemar KKN,” pungkasnya. (jie)