Kastara.ID, Depok – Untuk menurunkan suhu panas di kalangan pengusaha jasa konstruksi di Kota Depok dengan munculnya dua perusahaan yang menjadi pemenang tender proyek jalan di GDC senilai Rp 25 miliar, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna akan meminta penjelasan Kepala Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kota Depok Indah Dewi Lestari.
Pradi juga mempertanyakan apa kepentingan hacker mengganggu server Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sehingga mengacaukan informasi pengumuman pemenang tender tersebut. “Hacker kepentingannya apa,” kata Pradi menanggapi pemberitaan yang beredar.
Untuk meredam kegundahan para pengusaha jasa kontruksi, Pradi akan segera memanggil dan meminta penjelasan Kepala BLP Kota Depok.
“Saya akan minta penjelasan Kepala BLP Depok,” kata Wakil Wali Kota Depok.
Menanggapi pernyataan Kepala BLP Depok, sejumlah pengusaha jasa konstruksi termasuk di antaranya peserta lelang proyek jalan di GDC bernilai Rp 25 miliar mengatakan, kalau memang gangguan server SPSE karena ulah hacker, harusnya mengacaukan server SPSE seluruh daerah di Indonesia karena server SPSE bersifat nasional yang berada di LKPP.
“Aneh kedengarannya, kok hanya Depok saja yang kena hack, padahal server SPSE terpusat secara nasional dan hanya berada di LKPP. Jujur saja BLP Depok,” kritik seorang pengusaha jasa konstruksi.
Keraguaan pernyataan Kepala BLP itu disampaikan sejumlah peserta lelang tersebut. “Katakanlah yang sejujurnya, jangan ada dustalah,” tegasnya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Kepala Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kota Depok Indah Dewi Lestari menjelaskan, sehubungan adanya gangguan teknis yang disebabkan peretas (hacker) pada server SPSE, mengakibatkan terjadinya perbedaan data yang ditampilkan dari situs LPSE.
“Peristiwa itu terjadi sejak hari Kamis 11 Juni 2020 mulai pukul 16.00 sampai hari Jumat, 12 Juni 2020 pukul 17.30. Bersama ini disampaikan permohonan maaf sehubungan dengan adanya gangguan teknis ini,” ungkap Indah, Selasa (16/6).
Selama masa gangguan teknis tersebut, Indah menegaskan bahwa data yang tampil di lpse.depok.go.id di luar tanggung jawab UKPBJ Kota Depok.
Agar tidak menimbulkan dampak buruk, apalagi di tengah pandemi Cobid-19, para pengusaha jasa konstruksi meminta agar BLP melakukan tender ulang. “Sebaiknya tendernya diulang kembali agar kondusif,” usul kontraktor lain. (*)
Leave a Comment