Kastara.ID, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengakui, kartu pra kerja adalah salah satu program yang dijanjikan Presiden Joko Widodo saat kampenye pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Itulah sebabnya saat ini pemerintah sedang mempersiapkan pelaksanaan program tersebut. Namun untuk melaksanakannya menurut Moeldoko bukan perkara mudah.
Saat memberikan keterangan di Jakarta, Selasa (18/2), Moeldoko memperkirakan program kartu pra kerja akan terlaksana paling cepat April 2020. Sebagai langkah awal, pemerintah akan membuat peraturan presiden (Perpres) yang akan rampung pada Februari 2020. Selanjutnya akan dibentuk Project Management Officer (PMO) yang akan mengelola program tersebut.
Mantan Panglima TNI ini menyebut ditargetkan kartu pra kerja akan menjaring dua juta pencari kerja. Sebagai pilot project, kartu pra kerja akan diterapkan di Jabodetabek dan Jawa Barat. Pasalnya kedua wilayah tersebut memiliki jumlah pencari kerja yang cukup besar. Selanjutnya barulah Jawa Tengah dan Jaw Timur menjadi lokasi pelaksanaan kartu pra kerja.
Moeldoko menegaskan untuk mencapai taget dua juga peserta bukan perkara mudah. Itulah sebabnya tim akan bekerja maksimal untuk mencapai target awal.
Data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, kartu pra kerja adalah kartu yang diperuntukkan bagi pencari kerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi, baik skilling maupun re-skilling. Bagi pencari kerja dengan status fresh graduate atau baru lulus sekolah dan kuliah akan mendapatkan pelatihan skilling. Sedangkan pelatihan re-skilling diperuntukkan bagi pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Para pemilik kartu pra kerja bisa memilih pelatihan atau kursus apa yang akan diikuti, sesuai dengan minat. Pemerintah menyiapkan berbagai jenis pelatihan bagi dua juta peserta program kartu pra kerja. Fasilitas yang disediakan pemerintah antara lain pelatihan vokasi seperti keterampilan di bidang manufaktur, pariwisata, ekonomi digital, dan sebagainya. (ant)