Kastara.ID, Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan bahwa pemerintah masih memiliki utang penugasan sebesar Rp 1,27 triliun kepada perusahaan.
“Dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa total piutang pemerintah kepada Perum Bulog sampai dengan Mei 2021 sebesar Rp 1,27 triliun,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi IV DPR, Selasa (18/5).
Rinciannya, dana untuk pelepasan stok turun mutu sebesar Rp 173,83 miliar. Saat ini, anggaran tersebut masih dalam proses kajian (review) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Selanjutnya, kata dia, sebesar Rp 872,81 miliar untuk untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk program ketersediaan pasokan dan stabilitas harga (KSPH) atau biasa dikenal operasi pasar (OP). Saat ini, prosesnya masih dalam penyampaian pembukaan blokir Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2021.
Selain itu, pemerintah juga masih memiliki tanggungan dana untuk penyaluran CBP pada program darurat bencana alam sebesar Rp 36,75 miliar. Serupa, prosesnya masih dalam penyampaian pembukaan blokir DIPA 2021.
Buwas, sapaan akrabnya, juga menuturkan, pemerintah masih memiliki tunggakan dana penyaluran Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP) gula sebanyak Rp 11,23 miliar. Perum Bulog telah melakukan penagihan atas utang penugasan tersebut.
Terakhir, pemerintah masih memiliki kekurangan bayar CSHP gula sebanyak Rp 184,6 miliar. Hal ini menunggu hasil kajian dari BPKP, Kementerian Perdagangan, dan Bulog sendiri. Buwas berharap pemerintah segera mencairkan dana-dana tersebut lantaran berpengaruh pada arus kas Bulog.
“Mengingat pencairan piutang pemerintah kepada perum Bulog sangat penting dan berdampak pada pengelolaan arus kas perusahaan, kami sangat harapkan agar dukungan pelunasan piutang pemerintah kepada Perum Bulog dapat segera dilakukan,” ujarnya. (mar)