Kastara.ID, Jakarta — Dalam hitungan hari (19-25 Oktober 2023) tahapan pendaftaran Bakal Calon Presiden/Wakil Presiden (Bacapres) akan dibuka. Publik diminta mulai mengamati lebih teliti, mencermati dengan seksama dan mulai “menguliti” rekam jejak dan gagasan para kandidat.
Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, satu dekade mendatang akan sangat menentukan apakah nanti di usia kemerdekaannya yang ke-100 tahun, Indonesia menjadi negara maju atau malah masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (middle income trap). Untuk memastikan cita-cita menjadi negara maju tergapai, negeri ini harus dipimpin oleh sosok yang bukan hanya mempunyai gagasan besar, tetapi juga punya rekam jejak sebagai pemimpin yang berpengalaman menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
“Saya memahami, berbagai keriuhan politik terutama menjelang pendaftaran capres ini mungkin membuat publik jenuh dan lelah. Namun, kita tidak boleh menyerah untuk masa depan bangsa ini. Suka tidak suka, salah satu yang paling menentukan apakah kehidupan kita lebih baik atau tidak ke depan adalah seorang Presiden. Oleh karena itu, saat nanti para kandidat ini mendaftarkan dirinya, saat itulah kita sisakan sedikit waktu untuk mengamati, mencermati, dan ‘menguliti’ mereka yang mengklaim diri bisa membawa kemajuan bagi rakyat dan bangsa ini,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (17/10).
Menurut Fahira Idris, setidaknya ada empat isu besar yang bisa dijadikan bahan bagi publik untuk mengamati, mencermati dan “menguliti” pikiran dan gagasan para kandidat. Pertama, soal pembangunan manusia dan penguasan iptek. Kedua, strategi mengimplementasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, strategi pemerataan pembangunan dan keempat, ketahanan nasional dan good governance.
Untuk isu pembangunan manusia dan penguasan iptek, para kandidat harus “dikuliti” gagasannya bagaimana mewujudkan pendidikan yang semakin tinggi dan merata, kualitas kesehatan masyarakat dan usia harapan hidup yang semakin baik, serta strategi membuat membuat lompatan produktivitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi anak bangsa. Untuk isu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, para kandidat ini harus bisa menjawab keresahan publik yaitu memastikan agar environmental ethics dan keberpihakan kepada masyarakat (bukan investor) menjadi dasar utama setiap kebijakan pembangunan.
“Penting juga bagi kita mengamati, mencermati, dan ‘menguliti’ gagasan para kandidat soal pemerataan pembangunan agar pendapatan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia berkeadilan dan mengecilkan kesenjangan antarwilayah. Terakhir sudut pandang para kandidat soal demokrasi dan kebebasan berpendapat, anti korupsi dan reformasi birokrasi, demokratisasi, corak politik luar negeri dan geopolitik serta kemampuan pertahanan keamanan juga bisa menjadi dasar bagi kita untuk menentukan kandidat mana yang mempunyai gagasan konkret,” ujar Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta ini. (dwi)