Kastara.ID, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk warga ibukota bakal cair pada Senin (19/7). BST senilai Rp 604 miliar itu diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. BST senilai Rp 300.000 itu akan disalurkan melalui rekening masing-masing warga.
Saat memberikan keterangan (18/7), Anies menjelaskan yang cair pada Senin (19/7) adalah BST yang berasal dari Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya ada pula BST yang berasal dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). BST dari pemerintah pusat penyalurannya melalui PT Pos Indonesia.
Anies menerangkan, terdapat 1,8 juta warga yang akan menerima BST kali ini. Sedangkan 837 ribu warga Jakarta lainnya akan mendapat bansos tunai dari Kemensos. Data yang digunakan menurut Anies sama dengan data yang dijadikan sebagai rujukan program vaksinasi. Hal ini agar terjadi kepastian program tersebut berjalan dengan baik.
Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini, selain BST, pihaknya juga akan membagikan bantuan berupa beras kepada masyarakat. Dalam proses penyaluran BST menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Hal ini menunjukkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkompinda di Jakarta tetap kompak dalam menyalurkan bantuan bagi masyarakat.
Sementara Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui masih ada kendala dalam penyaluran bansos tunai kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Wanita yang biasa disapa Risma ini menyebut menerima laporan masyarakat yang mengeluhkan belum menerima bansos.
Saat berbicara (17/7), Risma menyampaikan, seharusnya bansos sudah bisa disalurkan pada awal Juli 2021, baik bansos berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Bantuan Sosial Tunai (BST). Namun menurutnya masih ada kendala sehingga penyalurannya belum bisa terlaksana.
Bantuan PKH dan BPNT disalurkan melalui beberapa bank milik negara, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Sedangkan BST penyalurannya melalui PT Pos Indonesia.
Mantan Wali Kota Surabaya ini menuturkan, kendala penyaluran bansos terjadi karena ada warga yang pindah tempat tinggal tanpa memberitahu ketua RT setempat. Ada juga warga yang sudah menerima bansos tapi ingin meminta bansos lagi. Risma menegaskan, pihaknya akan menelusuri lebih lanjut penyebab kendala yang muncul saat penyaluran bansos.
Risma juga memastikan Kemensos akan terus memperkuat validitas dan akurasi data kemiskinan. Sehingga bansos bisa disalurkan secara berkala dengan tepat kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. (hop)