Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI, Asep Kuswanto, aturan ini merupakan realisasi dari arahan Pj Gubernur, Heru Budi Hartono, dalam upaya memperbaiki kualitas udara di Jakarta.
Untuk Dinas Lingkungan Hidup, jelas Asep, aturan ini telah diterapkan pada Rabu, setiap pekan.
“Kami telah menetapkan setiap Rabu dalam sepekan, seluruh aparatur sipil negara (ASN) maupun PJLP yang bertugas di kantor dinas maupun lima suku dinas tidak membawa kendaraan bermotor kecuali berbasis listrik,” ujar Asep Kuswanto, Jumat (18/8).
Selain itu, lanjut Asep, pihaknya juga menfasilitasi warga yang ingin melakukan uji emisi kendaraan bermotor gratis di kantor dinas dan suku dinas LH setiap hari.
“Kami juga bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah untuk menfasilitasi pegawai yang ingin meminta pelayanan uji emisi,” ungkapnya.
Asep menambahkan, setiap kendaraan bermotor milik pegawai atau warga yang akan masuk ke gedung milik Pemprov DKI Jakarta seperti kantor wali kota dan dinas, harus sudah lulus uji emisi terlebih dahulu.
“Petugas keamanan kantor akan mengecek nopol kendaraan bermotor yang masuk melalui aplikasi uji emisi. Jika tidak tertera, maka kendaraan bermotor tidak boleh masuk,” paparnya.
Kebijakan lain yang diterapkan Pemprov DKI dalam upaya mengurangi polusi udara, ungkap Asep, adalah menerapkan Work From Home (WFH) 50 persen yang dimulai akhir Agustus hingga tiga bulan ke depan.
“Saat pelaksanaan KTT Asean di Jakarta akan diterapkan WFH 75 persen,” tandasnya. (hop)