Kastara.ID, Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin genap satu tahun pada 20 Oktober 2020. Tentu sudah banyak yang dilakukan pemerintahan ini.
Namun Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga justru menyoroti kesan penanganan korupsi yang pada satu tahun terakhir melemah. KPK dinilainya tidak segalak sebelumnya. Hal ini terjadi setelah UU KPK direvisi.
Menurut pria yang kerap disapa Jamil ini, melemahnya penanganan korupsi tentu tidak sejalan dengan tujuan reformasi. Salah satu tujuan reformasi adalah untuk memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
“Suka tidak suka, gaung pemberantasan KKN satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin praktis tidak terdengar. Padahal masalah KKN masih menjadi persoalan di negeri tercinta,” terangnya.
Selain itu, imbuh Jamil, komunikasi politik Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin cenderung top down. Dari pihak pemerintah terus mengalir informasi politik yang diharapkan diterima rakyat kebanyakan dengan senang hati.
“Ketika rakyat menolaknya, pihak pemerintahan seolah menyalahkan rakyat. Misalnya, rakyat lantas dinilai mau diajak senang saja susah,” jelas pengajar Metode Penelitian Komunikasi ini.
Jadi, pihak pemerintahan terkesan kurang mau mendengarkan kehendak rakyatnya. Demonstrasi yang dilakukan berbagai elemen masyarakt pun diberi stigma negatif.
Itu artinya, komunikasi bottom-up kurang diterapkan. Padahal dalam negara demokrasi, termasuk yang diinginkan era reformsi, komunikasi bottom-up seyogyanya lebih dominan diterapkan daripada komunikasi top-down.
Dengan dominannya komunikasi bottom-up, dengan sendirinya pemerintah akan lebih banyak mendengarkan daripada menceramahi rakyatnya. Rakyat menjadi dominan dalam berkomunikasi, bukan pemerintah.
Penulis buku Riset Kehumasan ini juga menoroti, kalau pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sibuk melaksanakan sosialisasi, itu berarti lebih banyak melaksanakan komunikasi top-down. “Komunikasi seperti ini lebih banyak ditemui di negara otoriter, bukan negara demokrasi,” tandasnya.
“Untuk ke depan, Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin diharapkan lebih greget dalam pemberantasan KKN dan menerapkan komunikasi bottom-up. Hal itu urgen dilakukan agar sejalan dengan kehendak reformasi yang didengungkan pada tahun 1998,” pungkasnya. (jie)